NUSRAMEDIA.COM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong agar pembuatan paspor harus dilakukan benar-benar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Selain itu, dalam pembuatan atau penerbitan paspor pihak imigrasi juga diminta dapat selektif. Demikian dikatakan Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, Lalu Hadrian Irfani.
“Karena yang terjadi hari ini, banyak tenaga kerja yang bermasalah itu dari NTB. Harapan kami terkait dengan pembuatan (paspor) dilaksanakan sesuai SOP,” ujarnya.
“Dan kami minta juga Imigrasi selektif betul terkait dengan pengeluaran paspor,” imbuh pria yang kerap disapa Lalu Arie ini pada Senin 8 Agustus 2022 di Mataram.
Hal yang disampaikan oleh pria yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, menjadi sebuah penekanan penting dalam mengantisipasi adanya TKI/PMI Ilegal, terutama asal NTB.
“Karena kadang-kadang (pembuatan paspor umroh/pelancong) digunakan sebagai jalur masuk sebagai TKI/PMI ilegal. Dan harus diperketat betul interview (proses wawancara) nya,” pesannya.
Oleh karenanya, dalam mengantisipasi dan menyikapi hal ini, pihaknya berencana akan mengundang pihak Imigrasi serta Dinas Nakertrans NTB untuk duduk bersama.
“Insya Allah, nanti Disnaker dan Imigrasi kita undang (hearing) supaya pelaksanaan pengiriman TKI/PMI kita diluar negeri tidak ada masalah,” kata Lalu Arie.
“Minggu depan (diundang), kita cek minggu ini kalau ada slot waktu ya kita undang,” demikian pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB NTB ini menambahkan. (red)
