NUSRAMEDIA.COM — Isu pembangunan kereta gantung di Rinjani cukup menyeruak. Agar tidak salah persepsi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) pun akhirnya angkat bicara.
Melalui Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Yusron Hadi, Pemprov pun meluruskan isu tersebut. Pembangunan Kereta Gantung di Rinjani, ditegaskan masih sebatas wacana.
Dimana proyek itu masih dalam tahap awal pengkajian. Bahkan belum ada keputusan final. Selain itu pula, kata Yusron, keberterimaan masyarakat menjadi faktor penentu sebelum melangkah lebih jauh.
“Penting bagi kami meluruskan informasi ini agar publik tidak hanya mendengar dari satu pihak, yakni pihak pengusul (investor). Proyek ini baru sebatas usulan, dan proses kajian akan melibatkan semua aspek, termasuk suara masyarakat,” ujarnya, Jum’at (15/08/2025).
Disisi lain, Yusron Hadi tak menampik bahwa Gubernur NTB sempat menerima kunjungan pihak Investor yang berkeinginan membangun kereta gantung untuk akses wisata Rinjani.
Dimana pertemuan itu dihadiri pula Kepal Dinas LHK, Plt Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan termasuk dirinya sendiri selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB.
Dalam audiensi tersebut, investor memaparkan gambaran awal proyek yang mereka usulkan, mulai dari teknis pembangunan, rencana operasional, hingga proyeksi dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar.
“Yang perlu dicatat, usulan proyek ini sebenarnya sudah ada sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur yang sekarang menjabat. Baru kali ini beliau mendapatkan penjelasan langsung dari pengusul,” ungkap Yusron Hadi.
Dia lantas menekankan, Gubernur tidak ingin melihat proyek hanya dari sisi teknis atau potensi ekonomi semata. Ada faktor-faktor nonteknis yang justru dinilai lebih krusial.
Seperti halnya, ungkap Kepala Diskominfotik, yaitu dampak lingkungan, pengaruh sosial, pertimbangan budaya, dan nilai-nilai filosofis yang telah melekat pada masyarakat Lombok tentang Rinjani.
“Bapak Gubernur menegaskan kepada investor bahwa Rinjani bukan sekadar entitas gunung. Rinjani adalah jantung dan akar dari pulau Lombok. Pesan-pesan nonteknis ini sangat kuat dan tidak bisa diabaikan,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Pemprov NTB akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), terkait proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sedang berjalan.
Koordinasi juga akan dilakukan secara intensif dengan pemerintah kabupaten, mengingat Rinjani berada di lintas wilayah administrasi. “Semua aspek yang terdampak akan kami sampaikan kepada kementerian terkait. Prinsipnya, keberterimaan semua pihak menjadi prioritas sebelum ada langkah lebih lanjut,” kata Yusron.
Untuk diketahui, wacana pembangunan kereta gantung Rinjani bukan isu baru. Wacana ini pertama kali mencuat sekitar satu dekade lalu, namun menuai pro-kontra di kalangan masyarakat dan pemerhati lingkungan.
Sebagian pihak mendukung dengan alasan pengembangan pariwisata dan kemudahan akses bagi wisatawan, sementara pihak lain menolak karena khawatir terhadap kerusakan ekosistem dan hilangnya nilai spiritual Rinjani.
Gunung Rinjani sendiri merupakan taman nasional yang diakui Unesco sebagai bagian dari Global Geopark Network. Status ini menegaskan pentingnya menjaga kelestarian kawasan, tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai situs konservasi dan budaya.
Isu kereta gantung selalu memicu respons beragam. Aktivis lingkungan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur besar di kawasan pegunungan rawan memicu deforestasi, mengganggu habitat satwa, dan mengubah bentang alam secara permanen.
Mereka juga mengingatkan adanya potensi konflik sosial jika masyarakat adat dan penduduk sekitar tidak dilibatkan dalam proses perencanaan.
Di sisi lain, pelaku industri pariwisata melihat peluang dari proyek ini untuk mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Dengan akses yang lebih mudah, wisata ke Rinjani bisa terbuka bagi kelompok usia yang selama ini kesulitan mendaki jalur tradisional.
Pemprov NTB menyadari adanya tarik-menarik kepentingan tersebut. Oleh karena itu, Gubernur menekankan pentingnya proses dialog terbuka, partisipatif, dan transparan sebelum mengambil keputusan final.
Proses Amdal yang sedang berjalan di Kementerian LHK akan menjadi kunci apakah proyek ini bisa dilanjutkan atau tidak. Kajian ini akan memetakan semua potensi dampak, baik positif maupun negatif, terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya.
“Tidak hanya hasil kajian teknis, tetapi juga keberterimaan masyarakat yang akan menjadi pertimbangan utama. Kami tidak ingin proyek ini justru menimbulkan perpecahan atau kerusakan yang sulit diperbaiki,” kata Yusron.
Gunung Rinjani bukan hanya ikon pariwisata NTB, tetapi juga sumber air, pusat spiritual, dan bagian dari identitas masyarakat Lombok. Pembangunan apapun di kawasan ini akan selalu menyentuh dimensi yang lebih luas daripada sekadar investasi ekonomi.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Pemprov NTB memastikan bahwa wacana kereta gantung masih dalam tahap kajian mendalam, dan setiap keputusan akan diambil secara hati-hati. “Rinjani adalah warisan alam dan budaya. Menjaganya berarti menjaga masa depan Lombok,” tutup Yusron Hadi. (red)
