NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPR RI, Johan Rosihan menyesalkan keputusan pemerintah yang telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pertanggal 3 September 2022 dengan kenaikan tarif yang drastis. Menurut Johan, keputusan ini dinilai sebagai bukti pemerintah tidak mendengar jeritan rakyat kecil serta telah bersikap acuh atau cuek terhadap derita jutaan nelayan yang terancam tidak bisa melaut.
“Kita menolak dan protes terhadap keputusan ini, karena pemerintah telah ‘mati rasa’ terhadap kesusahan hidup keluarga Indonesia. Dan keputusan kenaikan BBM ini, sangat tidak berpihak pada kepentingan petani dan pelaku UMKM serta seluruh komponen masyarakat wajib Bersatu untuk menolak keputusan ini,” tegasnya.
Politisi PKS itu juga mengungkapkan bahwa, tingkat kemiskinan akan semakin meningkat akibat pendapatan riil yang semakin berkurang. “Coba bayangkan, semua kapal nelayan yang menggunakan mesin 100 persen bergantung pada BBM, sama bergantungnya para petani, tukang ojek juga para pedagang kecil,” katanya.
“Pemerintah mesti sadar bahwa pengeluaran untuk BBM itu pasti, tapi hasil melaut bagi nelayan dan hasil panen bagi petani itu belum tentu mereka dapatkan. Maka menarik subsidi BBM otomatis meningkatkan biaya produksi petani dan nelayan kita,” imbuh Johan.
Tak hanya itu, Legislator Senayan asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa itu juga menjelaskan, kenaikan harga BBM akan memukul sektor pertanian. Terutama jasa pertanian, perikanan dan hasil hutan. “Bagi saya keputusan pemerintah soal BBM ini sebagai keputusan yang dzalim,” sesal Johan.
“Karena kenaikan harga BBM pasti berdampak pada menurunnya produksi industri diseluruh sektor, pasti terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja dan turunnya tingkat upah. Maka segala upaya perencanaan program dengan anggaran besar untuk meningkatkan lapangan kerja menjadi hangus dan sia-sia akibat keputusan dzalim ini,” tegasnya lagi.
Johan juga memandang bahwa, kenaikan BBM akan berdampak turunnya pendapatan riil setiap rumah tangga di Indonesia serta akan terjadi penurunan konsumsi masyarakat secara keseluruhan. “Kenaikan BBM ini berdampak luas dan sistemik,” ujar pria yang duduk di Komisi IV DPR RI tersebut.
“Karena berpengaruh signifikan pada kondisi dapur setiap rumah tangga serta memiliki efek buruk jangka pendek dan jangka panjang. Karena berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi, kesehatan, politik, penurunan gizi masyarakat, berpotensi peningkatan stunting dan prevalensi anemia serta memperburuk ketahanan pangan nasional,” sambung Johan.
Oleh karenanya, dia mengaku sangat prihatin dengan inflasi saat ini yang semakin memukul daya beli masyarakat semakin turun. “Saya sesalkan cara pandang pemerintah menaikkan harga BBM dengan kompensasi bansos, yang hal ini pasti tidak akan memperbaiki daya beli rumah tangga yang terus turun,” kata Sekretaris Fraksi PKS MPR RI tersebut.
“Karena pendapatan yang jauh lebih kecil dibanding tingkat inflasi yang terus meroket. Saya tegaskan bahwa kompensasi tersebut tidak ada gunanya dibanding dampak buruk dari kenaikan BBM. Apalagi selama ini ternyata dilapangan banyak bansos atau BLT yang ternyata tidak tepat sasaran dan salah kelola berdasarkan laporan dan fakta dari masyarakat. Karena itu mari bersatu menolak kebijakan kenaikan harga BBM ini,” demikian Johan Rosihan. (red)
