NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya menngejar target vaksinasi booster COVID-19 untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat NTB.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri saat menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi IX DPR RI di Kantor Dikes setempat, Jum’at 2 September 2022 lalu di Mataram.
“Tidak terlalu banyak kendala dalam vaksinasi, hanya saja memang perlu sosialisasi lebih lagi. Kita tetap konsisten memastikan daerah kita pada level I. Selain itu, kita juga sepakat bahwa ekonomi harus jalan terus, itu merupakan sebuah prinsip,” katanya.
Kadikes NTB juga menjelaskan bahwa, pihaknya dan seluruh stakeholders terkait akan terus memaksimalkan fungsi dari fasilitas kesehatan di NTB untuk proses vaksinasi. ‘Di NTB memiliki vaksinator kurang lebih sebanyak 3365 orang,” sebutnya.
“Untuk sekarang memang perlu memaksimalkan Puskesmas, Rumah Sakit, terutama Posyandu Keluarga sebagai center of education kami disini,” imbuh mantan Direktur Utama RSUD Provinsi NTB tersebut.
Sementara itu, Dirjen P2P Kemenkes RI, dr Maxi Rein Rondonuwu mengapresiasi kolaborasi dan koordinasi seluruh pihak di NTB dalam rangka percepatan proses vaksinasi. “Vaksinasi di NTB ini luar biasa, kerjasama dan koordinasi yang dilakukan sudah hebat,” pujinya.
“Untuk penanganan pandemi selain vaksinasi, pengendalian koordinirnya luar biasa. NTB ini satu-satunya provinsi yang peningkatan kasusnya minim sekali,” sambung Maxi kembali menyanjung.
Percepatan vaksinasi booster COVID-19 di NTB terus digencarkan karena berbagai alasan. Selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, juga dikarenakan NTB adalah daerah pariwisata.
“NTB ini kan daerah pariwisata yang akan sering dikunjungi wisatawan. Jadi kita benar-benar dorong vaksinasi di daerah ini. Dan kami berkunjung kesini juga untuk mendengarkan kendala-kendala proses vaksinasi dari Pemprov NTB,” ujarnya.
“Tadi ada beberapa catatan yang nanti akan kami pelajari lagi,” demikian Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di NTB tersebut menambahkan. (red)
