Beranda NASIONAL Logis NTB Kritisi Kebijakan Presiden

Logis NTB Kritisi Kebijakan Presiden

Direktur Logis NTB, M Fihiruddin. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni pertalite dan solar per 3 September 2022 menuai kritikan.

Kali ini datang dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), buruh, dan Organisasi masyarakat (Ormas) dengan beragam alasan. Salah satunya, Direktur Logis NTB M Fihiruddin.

Dia secara tegas mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi yang telah menaikan harga BBM. Menurut Fihir kebijakan kenaikan harga BBM kali ini, terlihat telah mengabaikan suara rakyat.

Sebab, hampir seluruh masyarakat di pelosok negeri, termasuk di Provinsi NTB belum sembuh lukanya akibat terhimpit kondisi perekonomian mereka akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Pj Gubernur Apresiasi Kinerja Diskominfotik dan KI NTB

“Kenaikan BBM ini adalah bentuk abai dan tidak peduli pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini,” Direktur Logis NTB.

“Ingat Pak Presiden, kita ini masih sudah dan luka akibat pandemi Covid-19 yang belum sembuh hingga kini,” sambung Fihiruddin melalui siaran persnya.

Sebagai mantan aktifis mahasiswa Unram, Fihir pun mengajak semua lapisan masyarakat di NTB untuk sama-sama bergerak untuk menyuarakan penolakan.

Apalagi, kenaikan harga BBM saat ini, tidak tepat. Lantaran, hal itu akan menambah masalah rakyat dibandingkan memenuhi amanat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat.

Baca Juga:  Pj Gubernur Apresiasi Kinerja Diskominfotik dan KI NTB

“Pak Presiden, kenaikan harga BBM subsidi akan berdampak langsung pada masyarakat kecil. Dan biasanya, kenaikan BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan harga disektor-sektor lain,” kata Fihir.

Ia menduga bahwa, mudahnya kebijakan kenaikan harga BBM tersebut diterima dan diputuskan oleh para Legislatif di Senayan dipicu sejumlah fraksi.

Terkecuali Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Semua fraksi mayoritas yang memiliki kursi besar di parlemen hanya sebatas mengamini kebijakan pemerintah,” katanya.

“Mereka enggak melihat dan memahami kesulitan rakyat kecil. Sementara, hanya Demokrat dan PKS yg masih Istiqomah perjuangkan suara rakyat di arus bawah,” tandas Fihiruddin.

Baca Juga:  Pj Gubernur Apresiasi Kinerja Diskominfotik dan KI NTB

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni pertalite dan solar per 3 September 2022. Jokowi mengatakan kenaikan harga iu terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN.

Kini, harga Pertalite naik menjadi Rp10.000, Solar menjadi Rp6.800, dan harga Pertamax menjadi 14.500 per liter. Jokowi kemudian mengklaim pemerintah membuat keputusan dalam situasi sulit.

Sehingga menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan pilihan terakhir. “Yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini dapat subsidi mengalami penyesuaian,” kata Jokowi beberapa waktu lalu. (red)