NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama setelah adanya penarikan dana sebesar 118 miliar rupiah oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Dinas PUPR, BKAD, Bappeda, Camat Kecamatan Unter Iwes, Kepala Desa dan masyarakat Desa Kerekeh yang membahas kondisi jalan Sampa-Ai Ngelar pada Rabu, 5 Maret 2025.
Kepala Desa Kereke Abdul Azis SPd menyampaikan harapan masyarakat agar pembangunan jalan menuju desanya dan ruas jalan Sampa Ai Ngelar dapat dilaksanakan segera dan menekankan pentingnya realisasi pembangunan jalan tersebut. Dirinya menyebutkan perjuangan masyarakat Kerekeh sudah menyuarakan sejak lama. “Kami tidak ingin masyarakat kami pulang membawa mimpi,” tegas Kepala Desa Kerekeh, Ia juga mengklarifikasi bahwa proyek jalan yang ditunda adalah jalan Sumbawa Selang, bukan Sampa-Ai Ngelar.
Rusmin Nurjadin, perwakilan masyarakat Ai Ngelar menyampaikan harapan agar jalan Sampa-Ai Ngelar benar-benar masuk dalam prioritas pembangunan Kabupaten Sumbawa. “Kami datang bersama warga masyarakat untuk menyampaikan harapan masyarakat. Kami bertanya benarkah jalan Dusun Sampa-Ai Ngelar masuk prioritas? Kami sangat harapkan itu menjadi attensi Kalau belum, mohon dimasukkan,” ujarnya.
Perwakilan Dinas PUPR Agustrawan menyebutkan bahwa Anggaran pembangunan infrastruktur jalan tahun 2025 di Kabupaten Sumbawa mengalami pemangkasan sebesar Rp.12,4 miliar. Termasuk jalan yang menuju ke desa Kerekeh (Jalan Simpang Bukit Tinggi Sumbawa – Selang). Dan tahun 2024 jalan Sampa -Ai Ngelar mendalami peningkatan status menjadi jalan Kabupaten.
Sekretaris BKAD Kaharuddin SE.M.Ec Dev menjelaskan bahwa mekanisme penganggaran daerah dimulai dari RKPD hingga DPA, namun kondisi anggaran tidak selalu normal. “Ada beberapa paket jalan yang memang sudah jadi DPAnya. Namun dengan adanya peraturan presiden tentang efisiensi APBN karena kondisi juga kebijakan negara kita itu pun terpaksa mengikuti dimasukkan ke dalam program yang dihilangkan atau menu anggaranya tidak ada,” jelasnya.
Kepala Bappeda Adi Nusantara S.Sos MT menambahkan bahwa pemerintah daerah terus mengawal aspirasi masyarakat hingga tingkat nasional. “Kami berharap agar kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terus konsisten dan berkelanjutan. Pihak Desa juga tetap menginput di SIPD sehingga memudahkan kami mengawal aspirasi masyarakat dari desa, Kecamatan, Kabupaten dan provinsi sampai nasional,” jelasnya.
Kepala Bappeda juga menyesalkan adanya mandatori pemerintah pusat yang menarik anggaran pembangunan infrastruktur di daerah. ” Kita sudah berjuang menyusun perencanaan dari musrembang Desa hingga Musrembang Nasional hingga menjadi DPA. Namun karena ada selembar kertas yang menarik anggaran tersebut ke Jakarta atau pusat sehingga kita menjadi lemas, Kami juga merasakan suasana hati dan kekecewaan masyarakat. Namun karena ada pengeseran anggaran sebesar lebih dari rp.118 Milyar dan DAK Jalan 63 Milyar termasuk Jalan Sumbawa Selang Rp .12 M. Kita Sumbawa termasuk terbesar pemangkasanmya di NTB. Meskipun demikian kita harus tetap berjuang kalau tahun ini belum bisa maka tahun depan tetap kita perjuangkan” katanya.
Anggota DPRD, Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si, menambahkan bahwa aspirasi masyarakat telah didengar, dan pemerintah daerah berkomitmen untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat. “Suara masyarakat kita sudah dengar, kemudian suara dari pemerintah Kabupaten juga kita sudah dengar. Kalau anggaran dikembalikan, pembangunan jalan Sampa -Ai Ngelar ini tolong diprioritaskan,” tegasnya.
Demikian Pula Anggota Komisi III DPRD Andi Rusni meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan pembangunan jalan tersebut. “Kalau anggaran dikembalikan mohon diprioritaskan pembangunan jalan tersebut apalagi sudah menjadi status jalan Kabupaten sehingga menjadi jalan Mantab atau aspal hotmix,” tegasnya.
M Taufik juga berharap agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan daerah agar pembiayaan pembangunan daerah dapat tetap terlaksana. ” Melihat pemotongan anggaran oleh Pusat tentu ada maksud agar Indonesia ini lebih maju. Oleh karena itu harus ada langkah strategis Pemda untuk pembiayaan pembangunan dengan meningkatkan PAD.” jelas politisi Partai Gelora ini.
RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD, Sri Wahyuni, S.AP, ini menghasilkan tiga rekomendasi penting yaitu. Mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa untuk memprioritaskan pembangunan jalan Sampa-Ai Ngelar. Kedua Meminta Pemda Sumbawa mengambil langkah strategis terkait pergeseran anggaran oleh pemerintah pusat, agar pembangunan jalan tetap terlaksana.
Dan ketiga mendesak Dinas PUPR untuk melakukan penanganan darurat atau perbaikan jalan agar dapat dilalui kendaraan roda empat.
“Meskipun menghadapi tantangan anggaran, Kita bersabar, Kita di DPRD bersama Pemda Sumbawa tetap berusaha untuk membangun Daerah kita. Termasuk komitmen Anggota DPRD menyediakan anggaran untuk menata spot jalan yang parah di ruas jalan Sampa Ai ngelar adalah bentuk tanggung jawab moril oleh karenanya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat” pungkasnya. (red)
