NUSRAMEDIA.COM — Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sudirsah Sujanto meyakini bahwa Seleksi Terbuka Pengisian 6 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) bakal berjalan transparan dan akuntabel.
Pasalnya, peminat dari seleksi tersebut cukup banyak. Apalagi kabarnya, peminat seleksi ini bukan hanya dari masyarakat NTB, tapi juga dari luar NTB. “Kami (Fraksi Gerindra) yakin bahwa proses seleksi terbuka pejabat eselon II di lingkup Pemprov NTB akan berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
“Tim seleksi akan bekerja dengan baik, sesuai dengan tupoksinya,” sambung Sudirsah Sujanto pada Jum’at malam (22/08/2025) kemarin. Bahkan ia mengaku yakin, dari seleksi itu akan menghasilkan pejabat eselon II yang kompeten.
Terutama dalam mengakselerasi program-progran prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). “Kami berharap, para pejabat eselon II yang nantinya terpilih dalam proses ini bisa segera memahami visi-misi pimpinan dan bisa beradaptasi dengan cepat,” harapnya.
“Sehingga kerja-kerja pemerintahan bisa berjalan cepat sesuai dengan arahan Pak Gubernur (Lalu Iqbal),” imbuh Legislator Udayana jebolan Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara tersebut.
Dikatakan Sudirsah Sujanto, transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi menjadi kunci keberhasilan dalam menempatkan pejabat yang tepat. Tentunya, lanjut dia, dengan melibatkan berbagai pihak.
Termasuk mempertimbangkan masukan dari berbagai sumber. Maka dari itu, diharapkan proses seleksi akan lebih objektif. “Sehingga menghasilkan pejabat yang kompeten, memiliki rekam jejak yang bagus, dan memiliki integritas tinggi,” ujarnya.
Ditegaskannya pula, bahwa proses seleksi yang transparan dan akuntabel juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh karenanya, penting bagi Pemprov NTB untuk memastikan proses seleksi JPT Pratama berjalan dengan baik.
“Dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Ini penting, apalagi untuk memastikan keberlangsungan program dan pelayanan publik di NTB,” ungkap pria yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Gerindra tersebut.
PRIORITASKAN PUTRA-PUTRI DAERAH
Tak hanya itu, Sudirsah juga merespon soal hembusan kabar banyaknya peminat seleksi pejabat eselon II yang berasal dari luar NTB. Menurut dia, animo itu menandakan bahwa NTB dinilai punya magnet bagi para ASN dari seluruh Indonesia untuk mengabdi.
“Ini kan sifatnya terbuka. Selama dia memiliki kompetensi, WNI, kenapa tidak. Kan sudah ada ketentuannya. Nanti ada seleksi yang akan menentukan. Yang jelas tidak ada pembatasan,” kata Sudirsah Sujanto.
“Itu kan artinya peminatnya luar biasa. Mereka juga ingin berkontribusi bagi NTB. Semua tergantung penilaian tim seleksi. Yang jelas kita kan tidak bisa melarang,” sambung pria yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB tersebut.
Kendati demikian, Sudirsah berharap adanya prioritas (keberpihakan) terhadap calon pejabat yang memang berasal dari NTB. Bagimanapun, kata Sudirsah, putra-putri NTB lebih memahami konteks dan kultur budaya lokal. Sehingga diharapkan akan lebih mudah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
“Tapi memang kami harap lebih memprioritaskan putra-putri daerah yang punya kompetensi. Pak Gubernur kan sangat terbuka, malah beliau mendorong. Ini kan ruang kontribusi yang positif. Saya berharap memang putra-putri daerah dapat diprioritaskan,” harapnya.
PEMPROV NTB LELANG 6 JABATAN KEPALA OPD
Sebagai informasi, seleksi terbuka jabatan eselon II lingkungan Pemprov NTB telah dimulai sejak 13 Agustus 2025. Dalam seleksi ini, Pemprov NTB hanya melelang enam jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Enam jabatan OPD yang dilelang di antaranya, Inspektorat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Sementara jabatan yang belum dilakukan pengisian hingga kini, di antaranya Kepala Biro (Karo) Organisasi, Karo Ekonomi, Karo Pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Lingkungan Hidup dan Bappenda dan Bappenda.
Hingga kemarin, sebanyak 18 orang telah mendaftar untuk sejumlah posisi tersebut. Dengan rincian: untuk jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) ada 3 orang yang berminat, Kepala Biro Hukum 4 orang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 5 orang.
Kemudian Kepala Dinas ESDM 4 orang, Kepala Dinas Perhubungan 4 orang, dan Inspektur baru 1 orang. Menariknya, pendaftar tidak hanya berasal dari internal Pemprov NTB. Dari NTB sendiri, tercatat ada 8 ASN provinsi, 1 dari Kota Mataram, 2 dari Lombok Barat, dan 1 dari Dompu.
Dari luar daerah, ada ASN asal Kota Bandar Lampung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Bangka Belitung, dan Kota Pematang Siantar. Bahkan ASN dari Kemendiktisaintek dan Kejaksaan Agung pun ikut meramaikan. (red)
