NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai melakukan pembenahan besar-besaran di sektor pendidikan melalui sejumlah langkah strategis yang menyasar akar persoalan pendidikan di daerah.
Mulai dari pemerataan kualitas SMK, penanganan anak putus sekolah, penguatan pendidikan inklusif, hingga penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan industri menjadi fokus utama reformasi pendidikan NTB ke depan.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Terbatas Bidang Pendidikan yang dipimpin langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, di ruang kerja Gubernur NTB, Senin (18/5/2026).
Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah NTB, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial dan P3A, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas PUPR dan PKP, serta Juru Bicara Pemprov NTB.
Pendidikan Tidak Bisa Lagi Ditangani Secara Parsial
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa persoalan pendidikan di NTB tidak bisa lagi diselesaikan secara sektoral maupun parsial. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta bekerja secara terintegrasi agar pembangunan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan selaras dengan program prioritas nasional.
Menurut Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, atau yang akrab disapa Aka, Gubernur bahkan telah membuka komunikasi langsung dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait guna memperluas akses NTB terhadap program strategis nasional.
“Ada pembicaraan khusus dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait yang membuka ruang besar bagi NTB untuk mengakses berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan,” ujar Aka.
Reformasi SMK Lewat Program Golden Ticket dan Silver Ticket
Salah satu program unggulan yang segera dijalankan adalah pemerataan kualitas SMK melalui skema Golden Ticket dan Silver Ticket.
Melalui program ini, kepala sekolah yang terbukti berhasil membangun prestasi sekolah, memperkuat kemitraan industri, dan menghasilkan lulusan siap kerja akan ditempatkan di SMK yang masih tertinggal, khususnya di wilayah pinggiran.
Tidak hanya itu, kepala sekolah berprestasi juga diperbolehkan membawa dua guru terbaik sebagai tim pendamping dengan dukungan insentif atau tunjangan penghasilan khusus.
“Pak Gubernur ingin budaya kerja baik dan keberhasilan di satu sekolah dapat ditransfer ke sekolah lain sehingga kualitas SMK kita tumbuh lebih merata,” jelas Aka.
Program tersebut akan diuji coba di beberapa SMK sebelum diterapkan secara luas di seluruh NTB. Dikpora NTB juga diminta segera menyusun regulasi dan petunjuk teknis yang nantinya diperkuat melalui Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.
Pendidikan Harus Selaras dengan Dunia Kerja
Selain reformasi tata kelola sekolah, Pemprov NTB juga mulai mengarahkan pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB diminta memperkuat peningkatan keterampilan yang terintegrasi dengan pendidikan menengah melalui program sertifikasi kompetensi lulusan SMK, penguatan Global Classes, program magang ke Jepang, hingga pengembangan SMA double track.
Program tersebut disiapkan untuk mencetak generasi muda NTB yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Pemerintah Provinsi NTB bahkan menargetkan ratusan alumni SMK memperoleh pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguatan kemampuan bahasa asing, serta magang industri secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2027.
Jurusan SMK Akan Disesuaikan dengan Potensi Daerah
Gubernur Iqbal juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jurusan-jurusan SMK agar benar-benar sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing wilayah.
Menurutnya, daerah pertambangan harus memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri tambang, sementara daerah lain perlu menyesuaikan dengan potensi unggulan lokal seperti pertanian, pariwisata, perikanan, maupun industri kreatif.
“Daerah pertambangan misalnya harus memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan. Begitu juga daerah lain harus menyesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing sehingga ada SMK yang memiliki kekhususan sesuai karakter daerahnya,” tegas Gubernur.
Sinkronisasi Data Anak Putus Sekolah Jadi Prioritas
Dalam rapat tersebut, Pemprov NTB juga menemukan persoalan serius terkait tingginya angka anak putus sekolah yang selama ini dinilai belum menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Permasalahan muncul akibat belum sinkronnya data antara sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan sistem pendataan pesantren melalui EMIS di bawah Kementerian Agama.
Akibatnya, banyak santri yang melanjutkan pendidikan di pondok pesantren tidak tercatat dalam sistem Dapodik dan dianggap sebagai anak putus sekolah.
“Pak Gubernur menegaskan bahwa yang harus diselesaikan bukan hanya soal angka statistik, tetapi bagaimana memastikan seluruh anak NTB benar-benar tetap mendapatkan akses pendidikan,” kata Aka.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov NTB akan membentuk tim kecil lintas sektor guna melakukan sinkronisasi data pendidikan sekaligus memperkuat pendataan anak rawan putus sekolah.
Pendidikan Inklusif dan Kesetaraan Akses Diperkuat
Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan komitmennya terhadap penguatan pendidikan inklusif dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat.
Program pendidikan alternatif seperti PKBM, SMA/SMK Terbuka, kelas jarak jauh, hingga program PEPSI akan diperkuat agar anak-anak yang benar-benar putus sekolah tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
Dinas Sosial dan P3A turut diminta memperkuat pendataan anak disabilitas, pekerja anak, serta kelompok rentan lainnya agar tidak ada warga yang tertinggal dari akses pendidikan.
Selain itu, Pemprov NTB juga membuka peluang pembangunan SLB baru di sejumlah wilayah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan bersama pemerintah pusat.
Peran kader posyandu nantinya juga akan diperluas untuk membantu pendataan anak rawan putus sekolah hingga pekerja anak di tingkat desa dan kelurahan.
“Pak Gubernur ingin pendidikan di NTB tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, kondisi sosial masyarakat, dan masa depan anak-anak NTB,” pungkas Aka. (*)
