NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menegaskan kesiapan berkolaborasi untuk melakukan penghijauan kembali hutan-hutan yang rusak di Pulau Sumbawa.
Demikian hal itu dikatakan Miq Iqbal akrahnya Gubernur NTB itu disapa pada Sabtu (08/11/2025) kepada media ini saat dikonfirmasi terkait kerusakan hutan di Sumbawa-Sumbawa Barat, umumnya lingkup Pulau Sumbawa.
Soal kerusakan hutan Sumbawa tak ditampik olehnya. Karena, menurut dia, kerusakan hutan di Pulau Sumbawa memang sudah cukup memperihatinkan dan butuh perhatian bersama. Contoh, kata dia, kerusakan hutan akibat pembukaan lahan jagung.
Alhasil, menyebabkan banjir dan kerusakan infrastruktur. “Akibatnya kita sudah menghabiskan puluhan triliun, banjir setiap tahun terjadi di muara sungai,” kata orang nomor satu di NTB tersebut.
“Tak hanya di Sumbawa dan Sumbawa Barat, tapi juga hal yang sama juga terjadi di Bima dan Dompu, umumnya di Pulau Sumbawa,” sambung Gubernur NTB asal Lombok Tengah tersebut.
Untuk menyikapi persoalan ini, pihaknya mengaku bahwa Pemprov NTB akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa dalam program reboisasi dengan skema sinergi dan kolaborasi bersama seluruh elemen.
“Kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota di Pulau Sumbawa untuk masalah reboisasi ini. Karena memang saat ini hampir semua infrastruktur kami rusak akibat banjir karena sedimentasi semua sungai,” katanya.
“Jadi kalau tidak segera kita selesaikan ini dampaknya akan semakin luas, dan semakin besar uang yang terbuang untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak,” sambung Gubernur Iqbal.
TANGGAPI USULAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI SUMBAWA
Tak hanya itu, Gubernur juga menanggapi soal usulan pembangunan bendungan di Sumbawa. Hal itu disambut baik olehnya. Karena menurut dia, pembangunan bendungan sangat mendukung irigasi pertanian.
Meski demikian, ia menyarankan pembangunan embung skala kecil lebih efektif dan mudah dirawat. “Kita sudah banyak memiliki bendungan, namun irigasinya belum ada, embung lebih gampang untuk kita rawat ketimbang bendungan,” katanya.
“Selain itu biaya pembangunannya juga kita bisa cicil,” imbuhnya. Gubernur Iqbal juga mengungkapkan persoalan pengelolaan alat mesin pertanian (Alsintan) yang selama ini belum optimal.
“Sekarang kami strateginya tidak lagi memberikan Alsintan kepada Gapoktan,—namun langsung kepada penyuluh,—boleh disewakan dengan harga murah dan hasilnya untuk pemeliharaan,” ucapnya.
Sekedar informasi, Pemprov NTB dan Danrem 162/WB telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan dukungan personel TNI di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. (*)
