NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyelaraskan program dan kebijakan dengan agenda prioritas pemerintah yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6/2026).
Menurut Abul Chair, seluruh aparatur pemerintah harus memiliki pemahaman dan arah gerak yang sama dalam mendukung tiga agenda utama pembangunan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
Ketiga agenda tersebut meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata mendunia.
“Ketika Pak Gubernur menyampaikan program unggulannya, itu menjadi concern kita untuk mencapainya bersama-sama, tidak bergerak sendiri-sendiri,” ujarnya.
Abul Chair menegaskan, pola kerja birokrasi saat ini harus berfokus pada capaian yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Karena itu, setiap OPD tidak cukup hanya mengejar pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi juga harus memastikan setiap program mampu memberikan perubahan nyata terhadap kesejahteraan warga.
“Arahnya sudah jelas, bagaimana menurunkan kemiskinan bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem. Ukurannya harus jelas, dan yang paling penting adalah dampaknya,” tegasnya.
Ia secara khusus menyoroti Program Desa Berdaya yang menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, keberhasilan program tidak dapat diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau banyaknya kunjungan ke desa, melainkan dari perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setelah mendapatkan intervensi pemerintah.
“Desa Berdaya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan. Sebelum dibantu seperti apa, setelah dibantu menjadi seperti apa, itu yang harus terlihat,” katanya.
Abul Chair menjelaskan, bantuan yang disalurkan melalui Program Desa Berdaya harus mampu menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Oleh karena itu, setiap program wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. Dalam aspek pengawasan, Pemprov NTB menerapkan sistem pengendalian sejak tahap awal perencanaan.
Inspektorat dilibatkan secara aktif mulai dari proses verifikasi usulan, penyaluran bantuan, hingga pelaksanaan program di lapangan guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
“Pengawasan bukan dilakukan setelah kegiatan selesai. Sejak pra-perencanaan hingga pelaksanaan terus dipantau agar tujuan program benar-benar tercapai,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan bantuan yang diberikan digunakan sesuai proposal yang telah diverifikasi dan dinilai layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Meski Program Desa Berdaya hanya menerima bantuan sekitar Rp300 juta per desa setiap tahun, Abul Chair menegaskan program tersebut bukan satu-satunya instrumen dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem.
Program tersebut akan diperkuat oleh berbagai intervensi pemerintah lainnya yang memiliki tujuan sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Desa Berdaya adalah salah satu pengungkit untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Semua program pemerintah harus bergerak bersama menuju tujuan yang sama,” katanya.
Pada kesempatan itu, Sekda NTB juga meminta seluruh pejabat eselon II memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral dalam menjalankan program pembangunan daerah.
Menurutnya, sinergi antar-OPD menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan target pembangunan dan program prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi NTB.
Dengan kerja sama yang solid dan fokus pada hasil, Pemprov NTB optimistis target penurunan kemiskinan ekstrem dapat dicapai secara bertahap, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendorong sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
