Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, M Takdir, S.E., M.M.Inov. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang diperingati pada 2 Mei 2026 menjadi momen krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pendidikan di daerah.

Tak terkecuali di lingkup Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Peringatan tahun ini, mengangkat tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.

“Momentum Hari Pendidikan Nasional ini harus kita jadikan titik evaluasi,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov, Sabtu (02/05/2026).

Tema besar Hardiknas yang diangkat tahun ini, menurut dia juga memiliki pesan. Dimana menekankan transformasi pendidikan dari sekedar seremonial menjadi aksi nyata dan partisipasi aktif berbagai pihak.

Terutama, masih kata Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal cukup vocal tersebut, yakni peran fokus dari pemerintah daerah (pemda).

Baca Juga:  Alokasikan Rp1,56 Miliar, 104 RTLH Siap Diperbaiki
MASALAH LAMA YANG BELUM SELESAI

Dewan Takdir akrabnya Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa itu disapa mengungkapkan, hingga kini dunia pendidikan di Sumbawa masih dibayangi persoalan klasik yang tak kunjung tuntas.

Yaitu, ungkap dia, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras), masih terjadinya ketimpangan kualitas tenaga pendidik, hingga persoalan keamanan lingkungan sekolah.

“Jujur di daerah, kita masih menghadapi persoalan klasik yang belum tuntas. Keterbatasan sarana, ketimpangan kualitas guru, hingga keamanan lingkungan sekolah,” ujarnya.

Maka dari itu, menurut Dewan Muhammad Takdir kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius yang tidak boleh lagi dianggap sebagai hal biasa atau dibiarkan terus berlarut-larut.

Baca Juga:  Ketua Komisi III DPRD NTB Sosialisasikan Ranperda Sumbangan Pendidikan di Sumbawa
TAK BOLEH ADA SEKOLAH TANPA STANDAR LAYAK

Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, lanjut Dewan Takdir, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh sekolah memenuhi standar minimal yang layak.

“Kami di Komisi menegaskan, tidak boleh ada sekolah yang dibiarkan berjalan apa adanya tanpa standar yang layak,” katanya dengan nada tegas. Ia menilai, pemerataan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama, bukan sekedar wacana.

FAKTA LAPANGAN MASIH MEMPRIHATINKAN

Di lapangan, realitas yang dihadapi masih jauh dari ideal. Dia menyebut masih ditemukan ruang belajar yang tidak representatif, akses menuju sekolah yang sulit, hingga fasilitas yang minim.

“Masih ada ruang belajar yang tidak representatif, akses yang sulit, dan ini tidak boleh dianggap biasa,” ungkap Dewan Muhammad Takdir sembari menyatakan keprihatinan.

Baca Juga:  Pertemuan Perdana Pengurus Golkar Sumbawa, Perkuat Soliditas dan Strategi Politik

Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya menghambat proses kegiatan belajar mengajar (KBM), tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antarwilayah.

DORONGAN PERUBAHAN NYATA

Dewan Takdir berharap Hardiknas tahun ini benar-benar menjadi momentum evaluasi menuju perubahan yang lebih baik, bukan sekedar peringatan simbolis.

Dia mendorong semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pemangku kepentingan pendidikan, untuk bergerak bersama menghadirkan solusi konkret.

“Ini saatnya kita bergerak. Pendidikan adalah fondasi masa depan daerah. Tidak boleh ada kompromi untuk kualitas,” demikian tutup Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa tersebut. (*)