NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat langkah penurunan stunting dengan strategi yang lebih terarah dan berbasis data.
Mulai pertengahan Mei 2026 ini, intervensi rencananya akan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah, dengan fokus utama pada kasus yang telah teridentifikasi.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama sebelum intervensi dilakukan di lapangan. Validasi dilakukan usai pendataan posyandu April untuk memastikan setiap langkah penanganan tepat sasaran.
“Data harus kita pastikan valid di awal Mei. Setelah itu, seluruh perangkat bergerak bersama, terutama menangani anak-anak yang sudah terindikasi stunting. Kita fokus pada kasus terlebih dahulu,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Mataram.
Pendekatan kali ini tidak lagi terbatas pada lokus desa tertentu, melainkan mencakup seluruh wilayah NTB. Meski demikian, daerah dengan prevalensi tertinggi seperti Lombok Timur dan Lombok Utara tetap menjadi prioritas penanganan.
Data Dinas Kesehatan NTB mencatat prevalensi stunting triwulan I 2026 berada di angka 12,88 persen. Lombok Timur menempati posisi tertinggi dengan 20,72 persen, diikuti Lombok Utara 12,87 persen dan Kabupaten Bima 11,57 persen.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan NTB, H. Badaruddin, menjelaskan bahwa penanganan stunting dilakukan melalui dua jalur utama, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif lintas sektor.
Intervensi spesifik difokuskan pada periode seribu hari pertama kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita. Upaya ini mencakup imunisasi, pemantauan kehamilan, pemberian tablet tambah darah, serta pemenuhan gizi bayi melalui ASI eksklusif dan makanan pendamping.
“Kontribusi intervensi spesifik sekitar 30 persen. Sisanya, yakni 70 persen, berasal dari intervensi sensitif yang melibatkan sektor lain,” jelasnya. Intervensi sensitif mencakup penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, edukasi pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Badaruddin menekankan bahwa pencegahan di hulu jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kasus terjadi. “Kalau sudah stunting, penanganannya lebih kompleks. Karena itu pencegahan harus dimulai sejak remaja putri, ibu hamil, hingga balita,” tegasnya.
Meski demikian, anak yang sudah mengalami stunting tetap mendapatkan intervensi melalui pemenuhan gizi, khususnya protein hewani, serta penanganan penyakit penyerta.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Sinta M. Iqbal, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya penurunan stunting, termasuk kader PKK dan posyandu di tingkat desa.
“Stunting ini tanggung jawab bersama. Kita harus bergerak bersama agar hasilnya maksimal,” ujarnya. Upaya kolaboratif berbasis data ini tidak hanya ditujukan untuk menekan angka stunting, tetapi juga sebagai langkah strategis menghadapi survei gizi nasional tahun 2026. (*)
