NUSRAMEDIA.COM — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun, apresiasi tersebut dibarengi sejumlah catatan kritis, mulai dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), lemahnya kinerja aparatur sipil daerah, hingga persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Gerindra melalui juru bicara Muhammad Taufik dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/7/2026).
Menurut Taufik, opini WTP merupakan bukti meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang patut diapresiasi. Capaian tersebut, kata dia, tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang semakin baik.
“Predikat WTP yang diperoleh Kabupaten Sumbawa bukan tanpa alasan. Fraksi Gerindra memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa raihan WTP tidak boleh menjadi kebanggaan semata apabila belum diikuti dengan pemerintahan yang benar-benar bersih dari praktik KKN.
“Dengan predikat WTP mungkin kita bangga, namun kita lupa pada tataran implementasi yang masih menyisakan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Taufik.
Fraksi Gerindra menyatakan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Penguatan peran KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dinilai menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
Selain menyoroti aspek tata kelola, Fraksi Gerindra juga mengapresiasi realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 101,28 persen dari target. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pos lain-lain PAD yang sah, dinilai mampu menutup kekurangan pada beberapa sumber pendapatan lainnya.
Namun demikian, Fraksi Gerindra menilai peningkatan PAD tersebut belum cukup signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal. Masih banyak potensi penerimaan, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, yang belum digarap secara maksimal.
Dalam sektor belanja daerah, Fraksi Gerindra mengingatkan agar pemerintah daerah lebih cermat menyusun perencanaan anggaran di tengah kebijakan efisiensi transfer dari pemerintah pusat. Belanja daerah harus diarahkan pada program yang produktif, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mengkritisi lemahnya kinerja aparatur sipil daerah dalam menjalankan program-program pemerintah. Bupati dan Wakil Bupati diminta lebih sering turun langsung ke lapangan guna memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan.
“Banyak kasus tidak sesuai dengan faktanya alias asal bapak senang. Jangan hanya mendengar laporan dari aparatur, tetapi lakukan pengecekan langsung di lapangan,” kata Taufik.
Persoalan lain yang menjadi perhatian serius adalah kelangkaan LPG, baik subsidi 3 kilogram maupun nonsubsidi. Fraksi Gerindra menilai masalah tersebut sangat sensitif karena berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain kelangkaan, Fraksi Gerindra juga menyoroti masih maraknya penjualan LPG subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah daerah didesak tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga mengambil tindakan tegas terhadap agen maupun pangkalan yang terbukti melanggar aturan.
Fraksi Gerindra juga meminta agar Program Sumbawa Hijau Lestari dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Adapun Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa terdiri atas Ketua Andi Rusni, Wakil Ketua Muhammad Faesal, Sekretaris Muhammad Tahir, Bendahara Edwan Purnama, serta anggota Muhammad Taufik. (*)
