NUSRAMEDIA.COM — Fraksi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia DPRD Kabupaten Sumbawa melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Kamis (9/7/2026), Fraksi Gelora menilai tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menjadi bukti lemahnya eksekusi program pembangunan.
Juru Bicara Fraksi Gelora, Sandi, S.Pd., M.M., mengawali pandangannya dengan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh dijadikan tolok ukur tunggal keberhasilan pemerintahan.
“WTP hanyalah standar kepatuhan administrasi di atas kertas. Rakyat tidak makan angka-angka akuntansi. Rakyat membutuhkan jalan yang mulus, jembatan yang kokoh, irigasi yang mengalir, sekolah yang layak, dan ekonomi yang berputar,” tegas Sandi di hadapan sidang paripurna.
Sorotan utama Fraksi Gelora tertuju pada lonjakan SILPA yang mencapai Rp201,68 miliar, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan SILPA tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp93,48 miliar.
Menurut Fraksi Gelora, besarnya dana yang mengendap di kas daerah tidak dapat dianggap sebagai keberhasilan efisiensi anggaran, melainkan mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang telah direncanakan.
“Mengapa uang ratusan miliar dibiarkan mengendap di kas daerah, di saat rakyat berteriak meminta perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, pertanian, dan layanan sosial?” ujar Sandi.
Tak hanya itu, Fraksi Gelora juga menilai tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sumbawa masih rendah. Dari total pendapatan daerah sebesar Rp2,374 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai Rp242,29 miliar atau sekitar 11,29 persen, sementara 86,76 persen pendapatan masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Fraksi ini bahkan mempertanyakan pencapaian target PAD yang dinilai berpotensi dipengaruhi oleh penetapan target awal yang terlalu rendah sehingga terlihat melampaui target pada akhir tahun anggaran.
Kritik keras juga diarahkan pada kebijakan perubahan APBD yang memangkas belanja modal sebesar Rp73,57 miliar atau turun 31,51 persen, sementara belanja operasional justru meningkat Rp55,23 miliar atau 3,01 persen.
Bagi Fraksi Gelora, kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat karena mengurangi alokasi pembangunan fisik yang secara langsung dirasakan manfaatnya.
“Kebijakan mengorbankan belanja modal demi menyelamatkan belanja operasional aparatur adalah kebijakan yang sangat melukai hati rakyat. Belanja modal lah yang melahirkan jalan raya, jembatan, gedung sekolah, dan fasilitas kesehatan,” tegasnya.
Di sektor ekonomi, Fraksi Gelora juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa yang hanya mencapai 3,12 persen, jauh di bawah target 4,08 persen. Kondisi tersebut dinilai tidak lepas dari rendahnya penyerapan anggaran yang berlangsung hampir sepanjang tahun.
Data yang dipaparkan menunjukkan hingga 31 Mei 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai 25,84 persen dari total anggaran, yang menurut Fraksi Gelora menjadi bukti masih kuatnya budaya back-loading atau penumpukan belanja pada akhir tahun.
“Bagaimana ekonomi daerah mau tumbuh jika uang rakyat tertahan di bank dan tidak berputar di tengah masyarakat?” kata Sandi.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gelora mengajukan enam pertanyaan kritis kepada pemerintah daerah. Di antaranya meminta penjelasan mengenai perbedaan angka defisit dalam Laporan Operasional (LO), mengungkap organisasi perangkat daerah (OPD) penyumbang SILPA terbesar, hingga meminta evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.
Fraksi Gelora juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, seperti penyusunan rencana aksi percepatan serapan anggaran melalui mekanisme early tender, pembenahan perencanaan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta penyajian analisis kesehatan fiskal dalam setiap laporan pertanggungjawaban APBD.
Selain isu fiskal, Fraksi Gelora turut menyoroti pembatalan sejumlah program pembangunan jalan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Mereka mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki Jembatan Desa Lito yang dinilai sudah tidak layak digunakan, sekaligus meminta kesiapan fasilitas medical check-up bagi tenaga kerja lokal menjelang dimulainya konstruksi dan eksploitasi tambang oleh PT Amman Mineral pada tahun 2027.
Menutup pandangannya, Fraksi Gelora menegaskan akan terus mengawal pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 secara kritis demi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami berkomitmen mengawal pembahasan Ranperda ini secara kritis, profesional, dan objektif demi memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Kabupaten Sumbawa,” pungkas Sandi. (*)
