NUSRAMEDIA.COM — Fraksi Demokrat-PPP Pembangunan DPRD Kabupaten Sumbawa melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan mencatat realisasi pendapatan melampaui target, fraksi menilai besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) justru mencerminkan lemahnya pelaksanaan program pembangunan.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat-PPP Pembangunan, Sri Hastuti, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (9/7/2026).
Fraksi memberikan apresiasi atas capaian opini WTP serta realisasi pendapatan daerah yang mencapai 101,28 persen atau sebesar Rp2,374 triliun. Namun, apresiasi itu dibarengi catatan kritis terhadap besarnya SiLPA yang mencapai Rp201,68 miliar.
“Ini bukan prestasi efisiensi, melainkan potret lemahnya eksekusi program pembangunan,” tegas Sri Hastuti di hadapan pimpinan sidang dan jajaran eksekutif.
Menurutnya, realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 92,93 persen atau sekitar Rp2,257 triliun menunjukkan masih terdapat sekitar Rp171,6 miliar anggaran belanja yang tidak terserap. Kondisi tersebut dinilai menghambat manfaat pembangunan yang seharusnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Fraksi Demokrat-PPP meminta agar dana SiLPA tersebut diarahkan secara optimal dalam APBD Perubahan Tahun 2026, terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan kesehatan, serta memperkuat sektor pendidikan.
Selain menyoroti belanja daerah, fraksi juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk lebih serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah serta penguatan pengawasan dinilai menjadi langkah penting untuk menekan kebocoran penerimaan daerah.
Di sektor belanja, fraksi menekankan pentingnya penerapan prinsip spending better, yakni memastikan kualitas belanja lebih efektif dan tepat sasaran. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mempercepat proses lelang dan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun agar tidak kembali terjadi penumpukan realisasi anggaran menjelang akhir tahun.
Tak hanya soal fiskal, Fraksi Demokrat-PPP juga menyoroti kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Menurut fraksi, kuota yang diterima Kabupaten Sumbawa belum sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat dan diduga diperparah oleh penyalahgunaan distribusi ke sektor komersial.
Fraksi mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Ekonomi dan SDA segera melakukan langkah konkret kepada pemerintah pusat untuk memperjuangkan penambahan kuota LPG bersubsidi. Selain itu, pengawasan terhadap agen dan pangkalan juga diminta diperketat guna menindak oknum yang diduga melakukan penyelewengan distribusi.
Persoalan maraknya aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Lantung, Ai Mual, dan Padesa turut menjadi perhatian serius. Aktivitas yang melibatkan ratusan warga tersebut dinilai tidak boleh terus dibiarkan tanpa solusi.
Fraksi meminta Bupati Sumbawa segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat penyelesaian perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar aktivitas pertambangan masyarakat dapat berjalan secara legal, memberikan manfaat ekonomi, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam bidang pembangunan, Fraksi Demokrat-PPP juga menyoroti kondisi jalan menuju sentra produksi pertanian yang masih membutuhkan perhatian, percepatan revitalisasi Lapangan Sepak Bola Cendrawasih dan GOR Mampis Rungan, serta penguatan sarana uji material dan uji kir kendaraan guna mendukung pengawasan operasional kendaraan tambang PT Amman Mineral di wilayah Dodo-Rinti.
Menutup penyampaian pandangan umum fraksi, Sri Hastuti berharap seluruh masukan dan rekomendasi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
“Seluruh catatan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab bersama agar pembangunan di Kabupaten Sumbawa berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
