NUSRAMEDIA.COM — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa terus berupaya meningkatkan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2026 agar penyaluran bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mengintensifkan verifikasi dan pemutakhiran data secara harian bersama operator desa dan kelurahan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Sumbawa, Syarifah S.Sos., M.Si, mengakui bahwa dalam proses awal masih ditemukan sejumlah anomali data.
Namun, hal tersebut dinilai wajar mengingat DTKS 2026 merupakan sistem baru yang terus berjalan dan diperbaiki. “Memang masih ada anomali karena proses ini baru dan terus berjalan,” katanya.
“Namun verifikasi harian bersama operator desa dan kelurahan terus kami intensifkan agar akurasi meningkat dan bantuan tepat sasaran,” imbuh Syarifah kepada wartawan.
Ia mengungkapkan, tantangan besar dalam pengelolaan DTKS 2026 adalah tingginya angka data kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data sementara, jumlah warga pada desil satu tercatat lebih dari 20.000 kepala keluarga (KK) atau sekitar 60.000 jiwa.
DTKS 2026 sendiri bersumber dari tiga basis data utama, yakni Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh Bappenas, P3KE dari Kementerian Koordinator PMK, serta DTKS Kementerian Sosial, yang kemudian dipadukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Data ini mencakup seluruh penduduk pemilik KTP di Kabupaten Sumbawa dan dipilah ke dalam 10 desil kemiskinan, mulai dari desil 1 sebagai kategori miskin ekstrem hingga desil 10,” jelasnya.
Syarifah menambahkan, penumpukan data cukup signifikan terjadi pada desil 1 dan 2. Untuk desil 1 saja, jumlahnya telah melampaui 20.000 KK berdasarkan data sementara tahun 2025.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemeringkatan setiap tiga bulan, sehingga hasil final tahun 2025 baru akan dirilis pada Januari 2026. Hal ini menyebabkan perbedaan antara data real-time Dinsos dan data resmi BPS.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial melakukan verifikasi masif dan pemutakhiran data setiap hari guna memastikan validitas DTKS.
“Tujuannya agar tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran, terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Namun demikian, Dinsos Sumbawa juga menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM) operator, baik di tingkat kabupaten maupun desa.
Banyak operator yang harus menjalankan tugas ganda (double job) sehingga berdampak pada fokus dan kecepatan verifikasi. Selain itu, waktu pemutakhiran data juga terbatas, yakni hanya pada tanggal 1 hingga 10 setiap bulannya.
Syarifah berharap kegiatan asistensi yang telah digelar dapat menyatukan persepsi antara kepala desa, camat, ketua BPD, dan operator di lapangan.
“DTKS harus menjadi acuan tunggal pemerintah untuk semua program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” pungkasnya. (*)
