NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian signifikan dalam upaya penurunan stunting sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, prevalensi stunting di NTB berada pada angka 13,39 persen atau 51.809 kasus dari 387.065 balita.
Capaian tersebut dinilai sangat menggembirakan karena lebih rendah dari angka nasional sebesar 18,8 persen, sekaligus melampaui target Provinsi NTB Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 21,7 persen.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa penurunan stunting ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang dilakukan secara konsisten hingga ke tingkat desa.
“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, para kader, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujar Ahsanul Khalik.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB menempatkan penanganan stunting sebagai agenda prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama kabupaten/kota se-NTB tidak hanya mengejar capaian, tetapi juga memastikan kesinambungan program agar kasus baru bisa dicegah sejak awal. Ini komitmen kita bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.
■ CAPAIAN KABUPATEN/KOTA
Berdasarkan laporan gizi pada aplikasi SigiziKesga Kementerian Kesehatan RI Tahun 2026, persentase stunting per kabupaten/kota di NTB per Desember 2025 adalah sebagai berikut:
• Lombok Barat: 9,58%
• Lombok Tengah: 9,99%
• Lombok Timur: 22,39%
• Sumbawa: 10,70%
• Dompu: 12,61%
• Bima: 12,22%
• Sumbawa Barat: 7,10%
• Lombok Utara: 14,18%
• Kota Mataram: 6,57%
•Kota Bima: 9,49%
Pemprov NTB memandang data tersebut sebagai dasar penting dalam memperkuat intervensi yang lebih terarah dan tepat sasaran, khususnya bagi daerah yang masih membutuhkan percepatan penanganan.
“Daerah yang sudah rendah harus dijaga agar tidak naik, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif,” tambah Ahsanul Khalik.
■ KASUS AWAL 2026 JADI PERINGATAN
Selain capaian sepanjang 2025, hasil pemantauan awal tahun 2026 menunjukkan adanya 0,6 persen atau 1.890 kasus stunting baru di NTB pada Januari 2026.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan harus terus dilakukan secara konsisten. Rincian kasus stunting baru Januari 2026 per kabupaten/kota antara lain:
• Lombok Barat: 1,0% (479 kasus)
• Lombok Tengah: 0,9% (653 kasus)
• Lombok Timur: 0,8% (545 kasus)
• Sumbawa: 0,3% (79 kasus)
• Dompu: 0,0% (nihil kasus baru)
• Bima: 0,1% (36 kasus)
• Sumbawa Barat: 0,4% (39 kasus)
• Lombok Utara: 0,3% (41 kasus)
• Kota Mataram: 0,001% (4 kasus)
• Kota Bima: 0,2% (14 kasus)
Untuk diketahui, persentase stunting akan terus diperbarui setiap bulan sesuai hasil pengukuran tinggi badan balita.
Gubernur NTB Miq Iqbal mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru, sekaligus mendorong percepatan penguatan layanan pada wilayah yang masih menunjukkan penambahan kasus.
“Penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Pencegahan harus diperkuat dari hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, hingga layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas. Semua pihak harus bergerak,” tegas Gubernur Iqbal.
■ PENCEGAHAN DIMULAI DARI KELUARGA
Pemprov NTB menekankan bahwa pencegahan stunting tidak hanya bertumpu pada layanan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama keluarga. Masyarakat diimbau untuk:
• memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin dan asupan gizi seimbang,
• memberikan ASI eksklusif dan MPASI sesuai standar,
• rutin membawa balita ke Posyandu untuk pemantauan pertumbuhan,
• menjaga sanitasi serta pola hidup bersih dan sehat,
• segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan jika ditemukan risiko gangguan tumbuh kembang anak.
■ LANGKAH STRATEGIS 2026
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat langkah-langkah strategis pada Tahun 2026 untuk menjaga tren penurunan stunting sekaligus menekan kasus baru secara cepat dan terukur.
“Capaian 2025 patut kita syukuri, namun kita tidak boleh berhenti. Tahun 2026, kami akan memperkuat pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi yang lebih terarah, berbasis data, dan responsif terhadap kasus baru,” jelasnya.
Adapun langkah utama yang akan dijalankan meliputi:
• Aksi Bergizi di Sekolah
• Penguatan surveilans gizi
• Pemantauan pertumbuhan balita melalui Posyandu dan Puskesmas
• Refreshing PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Balita)
• Tatalaksana masalah gizi secara cepat
• Penguatan koordinasi lintas sektor
• Monitoring dan evaluasi program gizi di Desa Berdaya
• Pembinaan gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Pemenuhan pita LILA untuk skrining risiko stunting
“Target kita jelas: menurunkan stunting dengan cara yang terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” tutup Hamzi Fikri. (*)
