NUSRAMEDIA.COM — Kesultanan Sumbawa melalui Lembaga Adat Tana’ Samawa (LATS) menyelenggarakan Lokakarya Akademik bertajuk “Mengembalikan Nilai Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Sumbawa” di Hotel Nio Garden, Minggu pagi (30/11/2025) tadi.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi LATS dengan Fraksi PKS DPR RI dan MPR RI sebagai upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam (SDA) berbasis kearifan lokal Samawa.
Acara tersebut dihadiri para akademisi, camat, pegiat kebudayaan, serta aktivis lingkungan. Wakil Ketua Badan Anggaran MPR RI yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, H. Johan Rosihan, ST., menjadi keynote speaker dalam lokakarya ini.
Tak hanya itu, nampak pula dikesempatan ini turut dihadiri oleh Jumlansyah-Direktur Konflik Tenurial Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI. Kemudian Dr. Rusli Cahyadi-Peneliti Senior BRIN asal Sumbawa dan Azis Zulkarnaen-Budayawan Tana Samawa.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Bupati H. Jarot menekankan bahwa nilai budaya Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge bukan sekadar semboyan.
Melainkan, kata orang nomor satu di Tana Samawa tersebut, yakni sebagai kompas moral masyarakat Samawa yang mengajarkan ketakwaan, rasa malu berbuat buruk, serta amanah dalam menjaga alam.
Ia menyatakan bahwa kearifan lokal tersebut semakin penting di tengah krisis iklim, kerusakan hutan, serta meningkatnya risiko ekologis global. Karena itu, ruang dialog seperti yang dihadirkan LATS dinilai sangat strategis.
Terutama untuk mempertemukan pemerintah daerah, lembaga adat, akademisi, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan nasional. Bupati H. Jarot juga menegaskan visi pembangunan daerah lima tahun mendatang, yakni Sumbawa Hijau dan Lestari.
Visi tersebut diwujudkan melalui sejumlah program konkret, seperti Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Sumbawa Hijau, Gerakan 1 ASN 1 Pohon, Gerakan 1 Siswa 1 Pohon, Program Tanam Pohon Dapat Sapi, serta penanaman komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti kopi, kemiri, porang, sengon laut, dan tanaman produktif lainnya.
“Langkah-langkah ini adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas ekologis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kearifan Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge menemukan momentumnya sebagai landasan kebijakan publik yang menjaga harmoni manusia dan alam,” tegasnya.
Ketua Pajatu LATS, Dr. M. Ikhsan Safitri, dalam kesempatan yang sama menyampaikan pentingnya menjaga Tana Samawa melalui semangat pengabdian kolektif.
Ia menilai bahwa nilai-nilai budaya Samawa mulai mengalami distorsi sehingga perlu dibahas secara mendalam agar tidak tercerabut dari akar tradisi.
“Fenomena akhir-akhir ini menunjukkan nilai-nilai kita mulai tergerus. Pertemuan penting ini diharapkan dapat menghasilkan solusi sekaligus merumuskan rekomendasi aplikatif,” ungkapnya.
Sementara itu, H. Johan Rosihan, ST., menyoroti meningkatnya bencana alam sebagai peringatan serius terkait tata kelola sumber daya alam nasional, khususnya hutan.
Dia menjelaskan bahwa DPR RI saat ini tengah merevisi Undang-Undang Kehutanan untuk mempertegas posisi masyarakat adat dan hutan adat dalam kerangka hukum nasional.
Menurutnya, Sumbawa memiliki potensi risiko ekologis yang besar jika pengelolaan hutan tidak dilakukan secara serius. “Bukan tidak mungkin bencana seperti yang terjadi di Sumatera dapat pula menimpa Sumbawa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan Pemkab Sumbawa dalam perlindungan hutan harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan generasi mendatang. (*)
