NUSRAMEDIA.COM — Belasan warga Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), “menggedor” Kantor DPRD Provinsi NTB, beberapa hari lalu.
Kedatangan mereka untuk mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) NTB agar segera melakukan pengerukan sedimentasi sungai serta memperbaiki Dam Bendungan Pengga yang kerap meluap dan menyebabkan banjir tahunan.
Warga meminta agar sedimentasi sungai dari Dusun Kending Sampi hingga Dusun Kangas, sepanjang aliran Sungai Pampang, segera ditangani. Selain itu, kondisi Dam Pengga yang berada dekat dengan permukiman warga dinilai sudah tidak mampu menahan debit air kiriman dari hulu.
Kepala Desa Kabul, Sahurim, menegaskan bahwa banjir akibat luapan sungai dan bendungan kembali terjadi pada Rabu (14/1/2026). Akibat kejadian tersebut, sebanyak 8 dusun terdampak dan 337 kepala keluarga terendam banjir.
“Sedimentasi dari Kending Sampi yang melewati Desa Kabul sepanjang 4,5 kilometer sudah sangat parah. Kami minta BBWS segera melakukan pengerukan dari sungai Kending Sampi, Sungai Pampang hingga Kangas, serta memperbaiki Dam Pengga yang berada dekat rumah warga,” tegas Sahurim saat hearing bersama Komisi IV DPRD NTB.
Ia menyebutkan, hampir setiap tahun warga Desa Kabul harus menghadapi banjir. Khusus di wilayah hilir, sekitar 180 jiwa terdampak akibat luapan Bendungan Pengga yang menerima kiriman air dari hulu.
“Kalau hujan deras, air langsung meluap. Rumah warga di sekitar dam terendam. Pendangkalan sungai dari hulu sampai hilir memperparah kondisi,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Falahudin, warga Desa Kabul yang turut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut. Ia mengkritik lambannya respons BBWS NTB dalam menangani dampak banjir yang telah berulang kali melanda desanya.
Menurut Falah, pihak desa telah berulang kali mengirimkan surat permohonan pengerukan sungai dan Dam Pengga, namun hingga kini belum mendapat kejelasan.
“Pak Gubernur NTB sudah turun langsung ke lokasi. Beliau bahkan meminta agar sedimentasi pasir sungai bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih dengan bersurat ke BBWS. Tapi sampai sekarang belum ada respons,” ungkapnya.
Padahal, kata Falah, material pasir hasil sedimentasi sungai sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, pemanfaatan tersebut terkendala karena belum adanya rekomendasi dari BBWS.
“Kami sudah ke ESDM, tapi tidak bisa dikeruk karena harus ada rekomendasi BBWS. Kalau ini terus dibiarkan, setiap hujan kami pasti kebanjiran lagi,” tegasnya.
Menanggapi keluhan warga, Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis Konco, mendesak BBWS NTB agar segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan langsung. “Ini kewenangan BBWS. Kalau terus diulur, persoalan ini tidak akan pernah selesai,” tegas politisi PAN tersebut.
Ia juga meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti PU Perkim dan BPBD NTB, segera menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto. Ia menegaskan bahwa Gubernur NTB telah memerintahkan seluruh OPD terkait untuk melakukan penanganan cepat terhadap dampak banjir di Desa Kabul.
“BBWS harus segera turun, identifikasi kebutuhan penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Ini kondisi mendesak,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PU Perkim NTB, Ilham, menjelaskan bahwa pihaknya telah diperintahkan Gubernur NTB untuk menurunkan satu unit alat berat ke Desa Kabul. Namun, pelaksanaan terkendala karena alat berat masih digunakan untuk penanganan bencana di wilayah lain.
“Alat berat sebelumnya digunakan di Sekotong dan Pusuk. Saat ini sudah standby. Kami juga menunggu rekomendasi dari BBWS terkait pemanfaatan pasir,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA BBWS NTB, Lukman Nurzaman, memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti permohonan warga. “Kami akan memproses surat rekomendasi pemanfaatan pasir. Mudah-mudahan dalam dua hari sudah ada jawaban sesuai prosedur,” ujarnya.
Lukman juga memastikan bahwa petugas BBWS NTB akan turun langsung ke Desa Kabul pada Rabu (28/1/2026) untuk mengecek kondisi sedimentasi Sungai Pampang dan Dam Bendungan Pengga. “Besok kami turun ke lapangan. Setelah kondisi final, kami akan menurunkan alat berat,” pungkasnya. (*)
