NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. L. Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikannya saat pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, yang digelar di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (10/02/2026). Menurut Gubernur, BPKP memiliki posisi strategis.
Dimana tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga dalam pendampingan dan transfer pengetahuan kepada pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance.
Ia menyebut, perbaikan tata kelola merupakan kebutuhan mendesak yang sudah lama dirasakan oleh banyak aparatur pemerintah.
“Saya yakin teman-teman di provinsi maupun kabupaten/kota sudah lelah dengan tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Alih-alih mendapatkan promosi dan jabatan, justru dihantui persoalan hingga masa pensiun,” tegas Gubernur.
Karena itu, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melakukan pembenahan sistem pemerintahan secara menyeluruh.
Ia mengungkapkan bahwa sejak setahun terakhir, Pemprov NTB telah mengajukan permohonan pemeriksaan dengan tujuan khusus terkait sejumlah temuan permasalahan dalam sistem tata kelola.
“Ini sama sekali bukan untuk mencari siapa yang salah. Tujuan utamanya adalah memperbaiki sistem dan melakukan pemetaan, agar kita mengetahui secara jelas apa masalahnya dan di mana letak persoalannya,” ujarnya.
Gubernur juga mengakui bahwa langkah-langkah pembenahan yang dilakukan di awal pemerintahannya merupakan kebijakan yang tidak populer, namun dinilai sangat penting demi menciptakan fondasi tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan.
Beberapa pemeriksaan yang telah dilakukan, seperti pada Bank NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenda, hingga rumah sakit, disebut sebagai bagian dari upaya penataan sistem pemerintahan yang lebih sehat.
Lebih lanjut, Gubernur berharap kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, dan BPKP dapat terus diperkuat.
Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Jika tata kelola kita baik, maka program pemerintah akan berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri oleh para bupati, wakil bupati, wali kota se-NTB, jajaran pejabat BPKP, serta para kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB. (*)
