NUSRAMEDIA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan sikap tegas mendukung keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mewakili pimpinan dan seluruh anggota dewan.
Menurut Isvie, posisi Polri di bawah Presiden merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan secara optimal. Dengan garis komando yang jelas, Polri dinilai mampu bekerja lebih efektif dan selaras dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD NTB itu menegaskan, peran Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, serta mendukung agenda pembangunan nasional hingga ke daerah.
“DPRD Provinsi NTB mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden demi menjaga stabilitas keamanan, netralitas institusi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
Ia menambahkan, sinergi antara Polri dan pemerintah daerah selama ini telah berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah NTB, pengamanan berbagai agenda strategis daerah, hingga pengawalan program sosial dan ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat.
DPRD NTB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi negara yang bekerja secara profesional, presisi, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. “Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Dukungan publik sangat penting agar Polri dapat menjalankan tugasnya secara maksimal,” pungkasnya. (*)
