NUSRAMEDIA.COM — Sinergi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa semakin diperkuat melalui pencanangan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 sebagai langkah nyata mewujudkan Satu Data Indonesia dari tingkat desa.
Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos., M.Si., secara resmi mencanangkan tiga desa di Kecamatan Moyo Hilir, yakni Desa Poto, Ngeru, dan Moyo Mekar, sebagai Desa Cantik. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Poto dan dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah serta Kepala BPS Kabupaten Sumbawa.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Program Desa Cantik merupakan langkah strategis untuk membangun budaya kerja berbasis data dari tingkat paling bawah, yakni desa.
“Desa hari ini bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Artinya, desa juga harus menjadi sumber data yang valid untuk menentukan arah kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa seluruh program pembangunan saat ini telah terintegrasi dalam semangat Satu Data Indonesia. Karena itu, setiap usulan pembangunan harus didukung oleh data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data bukan sekadar angka. Data adalah dasar pengambilan keputusan. Jika datanya salah, maka kebijakan yang diambil juga berpotensi salah. Jika tidak sinkron, program bisa tumpang tindih,” tegasnya.
Selama ini, lanjutnya, perbedaan data antara desa, perangkat daerah, dan BPS masih kerap terjadi, sehingga berdampak pada tidak tepatnya sasaran program di lapangan. Melalui Desa Cantik, diharapkan seluruh data dapat diselaraskan dalam satu sistem yang terintegrasi.
Bupati juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa dalam mengelola data. Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan proses pembinaan berkelanjutan.
“Saya ingin lahir kader-kader statistik di desa yang mampu mengumpulkan, mengolah, hingga menyajikan data dengan baik. Aparat desa harus terbiasa mengambil keputusan berbasis data, bukan asumsi,” ungkapnya.
Ia bahkan mendorong agar kantor desa mulai menampilkan data dalam bentuk visual agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat, sekaligus meningkatkan transparansi.
“Ke depan, kita harus meninggalkan pola lama—tidak lagi berbasis ‘katanya’ atau ‘kira-kira’, tetapi benar-benar berbasis data dan fakta,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin, S.ST., M.Si., menegaskan bahwa Program Desa Cantik bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan gerakan perubahan budaya dalam pengelolaan data.
“Ini adalah gerakan dari desa untuk menjadikan data sebagai alat utama pembangunan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa persoalan utama saat ini adalah data yang belum seragam, tidak terhubung antar sistem, serta masih banyak perbedaan antar sumber. Kondisi ini berisiko melahirkan kebijakan yang tidak tepat.
Sebagai solusi, BPS bersama Pemkab Sumbawa telah menandatangani nota kesepahaman Sinergi Menuju Sumbawa Satu Data sejak 2024. Kesepakatan ini menjadi fondasi dalam membangun ekosistem data yang terstandar, didukung SDM yang paham data, serta sistem yang terintegrasi.
“Desa Cantik adalah pintu masuknya, dengan Agen Statistik Desa (ASIK) sebagai motor penggerak di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, BPS juga mengingatkan agenda nasional ke depan, yakni pelaksanaan Sensus Ekonomi pada Mei hingga Agustus 2026. Dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat.
“Target kita, Desa Cantik di Sumbawa bisa meraih predikat terbaik pada Hari Statistik Nasional 26 September 2026, sekaligus menjadi fondasi kuat pembangunan berbasis data,” pungkasnya. (*)
