NUSRAMEDIA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses I Tahun 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sumbawa, Selasa (28/4).
Rapat tersebut menjadi momentum penting dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Rapat paripurna di pimpin langsung oleh Ketua DPRD setempat Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov.
Turut pula mendampingi Wakil Ketua I dan III DPRD Sumbawa yakni H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov – Zulfikar Demitry, S.H., M.H. Nampak hadir, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, Forkopimda, OPD serta lainnya.
Perwakilan DPRD Kabupaten Sumbawa, Syamsul Hidayat, S.E., dalam penyampaiannya menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan implementasi dari amanat konstitusi untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.
Aspirasi tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, responsif, dan tepat sasaran. “Reses ini adalah corong utama bagi anggota DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.
“Hasilnya akan menjadi bahan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” sambung politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Ia menjelaskan, kegiatan reses telah dilaksanakan pada 10 hingga 13 Februari 2026 di lima daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Sumbawa. Dari kegiatan tersebut, DPRD berhasil menghimpun berbagai aspirasi yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Aspirasi tersebut terbagi dalam tiga bidang utama. Pertama, bidang fisik, sarana, dan prasarana yang mencakup pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani, perbaikan jalan lingkungan, pembangunan jembatan, normalisasi sungai, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti kebutuhan penerangan jalan umum dan rumah layak huni. Kedua, pada bidang ekonomi dan pemberdayaan, masyarakat mengusulkan dukungan berupa alat dan mesin pertanian.
Termasuk bantuan bibit ternak, menjaga stabilitas harga hasil pertanian, serta penguatan sektor UMKM dan perikanan. Isu kelangkaan LPG 3 kilogram juga menjadi perhatian penting dalam sektor ini.
Sementara itu, pada bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan, masyarakat menyampaikan kebutuhan akan beasiswa, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan fasilitas layanan kesehatan, serta ketepatan sasaran bantuan sosial seperti BPJS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Tidak hanya itu, DPRD Sumbawa juga menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah. Di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, penguatan mitigasi bencana, peningkatan validitas data kemiskinan, serta optimalisasi pelayanan dasar kepada masyarakat.
Melalui laporan hasil reses ini, DPRD berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara optimal dalam penyusunan RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun mendatang.
Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan lancar, mencerminkan komitmen DPRD Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan demi mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
