NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan arah baru pembangunan daerah dengan menempatkan desa sebagai pusat transformasi. Melalui empat pilar utama, pemerintah ingin memastikan pembangunan tidak hanya tumbuh, tetapi juga merata dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/4/2026). “Pembangunan harus dimulai dari desa. Empat pilar ini menjadi fondasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
■ Empat Pilar Pembangunan Desa
Empat pilar yang menjadi fokus utama meliputi:
▪︎ Pengentasan kemiskinan
▪︎ Ketahanan pangan
▪︎ Pengembangan pariwisata
▪︎ Pelestarian lingkungan
Kebijakan ini menandai pendekatan yang lebih terarah, dengan desa sebagai ujung tombak sekaligus penerima manfaat utama pembangunan.
■ Fokus pada Desa Miskin dan Program Terpadu
Pada pilar pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB memprioritaskan intervensi di desa-desa kantong kemiskinan, terutama di wilayah Lombok Timur yang memiliki jumlah desa terbesar.
Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama, menggabungkan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kapasitas masyarakat desa secara terintegrasi.
■ Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Lokal
Di sektor ketahanan pangan, desa didorong mengoptimalkan potensi lokal di bidang pertanian dan peternakan. Langkah ini tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
■ Pariwisata Desa dan Ekonomi Baru
Pengembangan pariwisata desa diarahkan pada kekuatan budaya dan kearifan lokal. Model ini diyakini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.
■ Lingkungan Jadi Fondasi Pembangunan
Gubernur menegaskan, pembangunan desa harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. “Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Desa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem,” ujarnya.
■ Dukungan Pembiayaan dan Perlindungan PMI
Selain empat pilar utama, Pemprov NTB juga memperkuat dukungan ekonomi melalui peran Bank NTB Syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pemerintah turut mendorong skema keberangkatan zero cost bagi PMI, khususnya dari Lombok Timur yang menjadi penyumbang terbesar tenaga kerja migran. “Kita ingin mereka berangkat tanpa utang, bekerja secara aman, dan memiliki masa depan yang lebih terencana,” jelas Iqbal.
Selain itu, pembinaan pengelolaan keuangan juga disiapkan agar pendapatan PMI dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk investasi dan pengembangan usaha melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
■ Desa Siap Jadi Garda Depan
Perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, menyatakan kesiapan pemerintah desa dalam mendukung kebijakan tersebut. “Kami siap menjadi garda terdepan dalam menggerakkan potensi desa, dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya,” ujarnya.
■ Sinergi Jadi Kunci
Gubernur menegaskan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi dan desa. “Kalau desa kuat, maka daerah akan kuat. Dari desa, kita bangun NTB yang makmur dan berdaya saing,” pungkasnya. (*)
