NUSRAMEDIA.COM — Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem kembali ditegaskan melalui langkah nyata di lapangan. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung meninjau pelaksanaan Program Desa Berdaya di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (25/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan yang telah disalurkan benar-benar diterima masyarakat yang berhak sekaligus mengevaluasi berbagai kebutuhan yang masih menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan ekonomi warga.
Program Desa Berdaya merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB yang dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan modal usaha, pendampingan ekonomi keluarga, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta intervensi sosial yang terintegrasi.
“Melalui kunjungan seperti ini kita tahu kondisi yang sebenarnya. Sehingga ada saja tambahan program yang harus kita lakukan untuk memastikan seluruh ekosistem pemberdayaan ekonomi yang kita harapkan bisa selesai,” ujar Miq Iqbal saat berdialog dengan warga.
Di Desa Mekarsari, program tersebut telah menjangkau 115 kepala keluarga miskin ekstrem yang masing-masing menerima bantuan modal usaha sebesar Rp7 juta. Selain itu, sebanyak 19 kepala keluarga memperoleh bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dengan demikian, total penerima manfaat program mencapai 134 kepala keluarga.
Dalam kunjungannya, Gubernur juga menyambangi rumah Maas dan Maskiah, pasangan lanjut usia yang menerima bantuan bedah rumah dan modal usaha. Kehadiran orang nomor satu di NTB itu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.
“Ini bukan janji. Kita sudah turun dan programnya sudah berjalan. Salah satunya Desa Berdaya, di mana 115 KK langsung mendapatkan dukungan modal dan pendampingan agar setiap keluarga memiliki sumber penghasilan,” tegasnya.
Namun, di balik capaian program tersebut, Gubernur menemukan persoalan mendasar yang masih menjadi hambatan utama bagi warga, yakni kondisi infrastruktur jalan menuju Desa Mekarsari, khususnya akses ke Dusun Malaka. Ruas jalan yang sempit, rusak, dan sulit dilalui dinilai menghambat aktivitas ekonomi masyarakat serta akses terhadap layanan dasar.
Untuk mencapai SDN 4 Mekarsari, masyarakat harus melewati jalan dengan kondisi terjal dan rusak berat. Menurut Miq Iqbal, persoalan ini berdampak luas terhadap mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga efektivitas pelayanan pemerintah.
“Jalan di Mekarsari, terutama menuju Dusun Malaka, memang menjadi salah satu kendala utama. Karena itu, salah satu intervensi yang perlu kita selesaikan adalah akses jalannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa program pemberdayaan ekonomi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat harus ditopang akses transportasi yang layak agar hasil produksi warga dapat dipasarkan dengan lebih mudah dan bernilai ekonomi lebih tinggi.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mencari solusi melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat serta berbagai sumber pembiayaan yang memungkinkan.
“Yang jelas ini akan kita keroyok bersama-sama sampai selesai. Kita carikan sumber pendanaan yang memungkinkan agar persoalan jalan ini bisa segera ditangani,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Mekarsari, Faizul Bayani, mengungkapkan terdapat sedikitnya tiga titik jalan prioritas yang membutuhkan penanganan segera. Total panjang ruas yang perlu diperbaiki mencapai sekitar 950 meter jalan utama dan 1,5 kilometer akses menuju kawasan permukiman warga.
Menurutnya, keterbatasan anggaran desa membuat dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat menjadi sangat penting agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat segera direalisasikan.
Kunjungan Gubernur ke Desa Mekarsari menunjukkan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan. Pemerintah Provinsi NTB terus memastikan setiap program dikawal dan dievaluasi langsung di lapangan agar intervensi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan memadukan bantuan modal usaha, rehabilitasi rumah, pendampingan ekonomi, serta pembenahan infrastruktur dasar, Program Desa Berdaya diharapkan mampu menghadirkan perubahan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa. (*)
