Beranda HEADLINE 155 Kades Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan

155 Kades Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan

Sebanyak 155 kepala desa di Kabupaten Sumbawa resmi menerima SK pengukuhan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Sebanyak 155 kepala desa di Kabupaten Sumbawa resmi menerima SK pengukuhan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Pengukuhan ini langsung dilakukan Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah didampingi Wakil Bupati, Hj. Dewi Noviany S.Pd., M.Pd, di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Senin (10/6/2024).

Hadir dalam kesempatan itu, Sekda Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo S.Sos., M.AP, Kapolres Sumbawa, Kajari Sumbawa, Dandim 1607 Sumbawa, para Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD termasuk Kadis PMD Sumbawa.

Baca Juga:  DPMPTSP 'Kroscek' Seluruh Perusahaan di Lombok Barat

Kepala Dinas Pemberdeyaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos, M.SE., menyebutkan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang ini diikuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Baca Juga:  Distribusi Logistik Pilkada di "3T" Tuntas

Diungkapkannya, dari 157 desa se-Kabupaten Sumbawa yang ada hanya 155 Kepala Desa menerima SK. Sementara 2 Penjabat Kepala Desa yaitu Kepala Desa Pamanto Kecamatan Emang dan Kepala Desa Sepukur Kecamatan Lantung terdahulu tidak menerima SK karena meninggal dunia. Selain perpanjangan jabatan kades, hal yang sama juga untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah 915 orang.

Setelah pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Sumbawa ini ungkap Rachman Ansori, akan dilaksanakan pemberkasan pengusulan tunjangan suami/istri, tunjangan anak dan hak-hak lainnya sesuai undang-undang maupun turunannya. (red)

Baca Juga:  Kenaikan Gaji Guru Diharapkan Jadi Motivasi Tingkatkan Kinerja