NUSRAMEDIA.COM — Di sela agenda kerjanya di Kota Mataram, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menyempatkan diri bersilaturahmi dan berdialog dengan Tim Kuasa Hukum Radit dari Hotman Paris 911.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, membahas perkembangan penanganan kasus yang tengah dihadapi warga asal Sumbawa tersebut.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Hotman Paris Hutapea beserta timnya yang telah memberikan perhatian dan pendampingan hukum kepada Radit.
Pasalnya, Radit saat ini tengah menjalani proses persidangan kasus dugaan pembunuhan di Pengadilan Negeri Mataram. “Persoalan putusan apakah Radit bersalah atau tidak, sepenuhnya kita serahkan kepada pengadilan,” katanya.
“Namun, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumbawa, kami menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan upaya yang telah diberikan oleh Bapak Hotman Paris dan tim,” imbuh Bupati.
Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap warga Sumbawa yang sedang menghadapi proses hukum, sekaligus tetap menghormati independensi lembaga peradilan.
Sementara itu, Ketua Tim Hotman Paris 911, Putri Maya Rumantir, yang akrab disapa Mbak Putri, menjelaskan alasan timnya turun langsung menangani kasus tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya melihat adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penetapan Radit sebagai terdakwa. “Bang Hotman melihat ada hal-hal yang tidak wajar,” ujarnya.
“Ditambah kondisi Radit yang mengalami puluhan luka berdasarkan hasil visum dan sempat dirawat selama dua minggu di rumah sakit, semakin menguatkan dugaan adanya hal yang perlu diuji dalam persidangan,” sambungnya.
Tim hukum juga didampingi advokat asal Sumbawa, Kusnaini, yang turut mengawal jalannya proses hukum di daerah. Di akhir pertemuan, orang tua Radit, Makkiyati dan Hamdan, turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas dukungan yang diberikan selama proses hukum berlangsung.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan tim kuasa hukum, sekaligus menunjukkan perhatian terhadap warganya yang tengah menghadapi persoalan hukum.
Namun demikian, seluruh pihak sepakat bahwa proses peradilan harus tetap berjalan objektif, transparan, dan tentunya dapat menjunjung tinggi prinsip keadilan. (*)
