NUSRAMEDIA.COM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan pentingnya penguatan kerja sama kawasan Bali–Nusa Tenggara (Bali–Nusra) sebagai kekuatan strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan, konektivitas wilayah, dan transisi energi berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) Tahun 2026 di Hotel Tentrem, Semarang, Selasa (12/5).
Forum yang mempertemukan sejumlah kepala daerah itu menghasilkan kesepakatan bersama antarprovinsi anggota FKD MPU untuk memperkuat kolaborasi lintas wilayah dalam menghadapi tantangan global, terutama pada sektor pangan, energi, dan konektivitas kawasan.
Kegiatan dibuka dengan arahan Wakil Presiden RI yang disampaikan secara virtual. Dalam arahannya, Wapres menekankan bahwa wilayah anggota FKD MPU memiliki posisi strategis karena dihuni sekitar 183 juta jiwa dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Presiden menginstruksikan percepatan swasembada pangan dan energi sebagai benteng pertahanan nasional. Saya berharap forum ini menghasilkan langkah konkret dan inovatif,” tegas Wapres.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wagub NTB memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat kawasan Bali–Nusra yang meliputi Bali, NTB, dan NTT.
Menurutnya, NTB memiliki kapasitas besar sebagai daerah penyangga pangan nasional, terutama pada sektor peternakan dan perikanan.
“Beberapa komoditas kami seperti perikanan kini sudah dapat diekspor langsung dari NTB. Begitu juga sapi, karena sebagian kebutuhan Jabodetabek dipenuhi dari wilayah kami,” ujar Wagub.
Selain sektor pangan, NTB juga terus memperkuat investasi dan pengembangan energi terbarukan melalui potensi pertambangan dan keberadaan fasilitas smelter PT Amman Mineral.
Wagub menegaskan bahwa kerja sama antardaerah tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata, tetapi harus memiliki arah kebijakan, target, serta implementasi yang terukur.
Karena itu, Pemprov NTB bersama daerah kawasan Bali–Nusra mulai melibatkan perguruan tinggi dan akademisi untuk memetakan potensi energi terbarukan serta sumber daya strategis daerah.
“Kami ingin kerja sama ini menghasilkan tindak lanjut yang nyata, berbasis riset, dan memiliki dampak langsung bagi pembangunan kawasan,” jelasnya.
Langkah kolaboratif tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto. Ia menilai kerja sama Bali, NTB, dan NTT merupakan model kolaborasi regional yang progresif dan perlu diperkuat melalui target yang lebih konkret.
“Kerja sama Bali, NTB, dan NTT ini sangat baik. Yang dibutuhkan sekarang adalah ukuran keberhasilan yang jelas, mulai dari target energi terbarukan hingga output pembangunan yang terukur,” ujar Bima Arya.
Rapat kerja FKD MPU 2026 turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, serta perwakilan kepala daerah dari seluruh provinsi anggota FKD MPU. (*)
