NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyesalkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pasalnya, dinilai belum memberikan arah kebijakan anggaran yang jelas dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.
Dimana dalam pidatonya, Presiden Jokowi hanya menyinggung soal APBN akan diarahkan untuk menjaga inflasi pada kisaran 3,3 persen. Padahal menurut Johan, seharusnya Presiden menegaskan bahwa kedaulatan pangan sebagai keniscayaan.
Sehingga, APBN mesti diprioritaskan untuk membangun pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis sektor pertanian. “Sebagai antisipasi ancaman krisis pangan,” kata pria yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI tersebut, Rabu (17/8).
Penegasan yang disampaikan Johan ini merespon pidato kenegaraan terkair RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan pada Selasa (16/8) kemarin. Untuk memperkuat pondasi perekonomian nasional, kata Johan, mesti berbasis pada penguatan kawasan ekonomi pertanian di pedesaan.
“Pemerintah jangan hanya berwacana membangun mesin pertumbuhan ekonomi, namun seringkali lupa bahwa potensi krisis pangan akan mempertegas inflasi yang semakin berbahaya bagi kedaulatan pangan nasional,” tegasnya.
“Saya berharap fokus pembangunan ekonomi Indonesia mesti berbasis pembangunan sektor pertanian,” imbuh wakil rakyat di Senayan asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa tersebut. Politisi PKS itu menyebutkan bahwa tantangan ekonomi masa depan adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat namun inklusif dan berbasis masyarakat.
Menurut Johan, potensi alam pertanian Indonesia sudah terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemic. “Padahal semua sector terpuruk dan hal ini menjadi bukti empiris bahwa pertanian kita mampu sebagai lokomotif kekuatan nasional dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan seluruh rakyat,” ungkapnya.
Dia melihat selama ini pemerintah mengabaikan potensi pertanian di pedesaaan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Padahal, sambung Johan, potensi finansial flow konsumsi pangan di pedesaan mencapai setengah dari pendapatan negara pada tahun 2022 ini.
“Saya membayangkan alangkah dahsyat jika tema 77 Kemerdekaaan Indonesia mengenai pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat diberikan makna khusus membangun konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan berbasis pertanian untuk menyongsong kebangkitan ekonomi nasional,” tuturnya.
Oleh karenanya, pemerintah diharapkan konsisten dengan janjinya untuk melakukan penguatan infrastruktur sektor pangan. Kemudian mendorong perbaikan kesejahteraan rakyat. Terutama terkait dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditarget mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.
“Kita akan tagih janji pemerintah ini agar tidak main-main dengan urusan pangan dan kesejahteraan petani dan nelayan,” tegas Johan. Tak hanya itu, secara tegas Johan juga mengingatkan pemerintah. Bahwa persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 12,53 persen yang angkanya lebih tinggi dari perkotaan.
Demikian pula dengan indeks keparahan kemiskinan di pedesaan, kata Johan, telah meningkat menjadi 0,59 (BPS, 2021). “Hal ini disebabkan jatuhnya harga ditingkat petani saat panen, sehingga mengalami kerugian besar. Jadi APBN 2023 mesti diprioritaskan untuk peningkatan produksi dan daya saing lertanian disetiap desa,” demikian Johan Rosihan. (red)
