NUSRAMEDIA.COM — Ketua Umum Asosiasi Purna Pekerja Migran Indonesia-Korea (APPIK), Boris Syaifullah mendesak pemerintah agar bersikap tegas mengusut tuntas kasus penyerangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.
Pasalnya, kasus penyerangan terhadap PMI di Malaysia oleh Aparat Malaysia telah menyita perhatian banyak pihak. Menurut Boris Syaifullah, penyerangan itu sangat tidak manusiawi serta terkesan merendahkan harkat martabat Indonesia.
Oleh karenanya, pengusaha Indonesia kelahiran Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa-NTB itu mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Migran Indonesia untuk bersikap dalam mengusut tuntas kasus tersebut.
Terlebih Boris Syaifullah menilai bahwa persoalan ini sudah termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kategori berat. “Saya juga mengusulkan kalau bisa terkait pengiriman tenaga PMI ke Malaysia ditinjau ulang dan lebih tegas lagi. Hal ini untuk meminimalisir PMI yang pergi secara ilegal,” sarannya.
Pria yang pernah meraih penghargaan Indonesia Most Admirer Leader Award 2020 tersebut juga mengaku pernah merasakan langsung bagaimana bagaimana bekerja di luar negeri. Sehingga ketika kasus ini muncul, Boris Syaifullah merasa perlu tindakan tegas dari pemerintah.
“Saya puluhan tahun bekerja menjadi tenaga migran, jadi saya bisa merasakan langsung bagaimana perlakuan warga negara luar terhadap pekerja Indonesia,” kata CEO BorSya Group ini kepada wartawan, Minggu (09/02/2025).
Boris Syaifullah menegaskan pula, bahwa kasus itu tidak sekedar memerlukan protes diplomatik dari pemerintah Indonesia, namun dibutuhkan jug perbaikan sistemik di dalam negeri. Indonesia dan Malaysia, kata dia, perlu menyikapi kasus itu sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perlindungan pekerja migran satu sama lain.
“Seharusnya ini tidak hanya berhenti pada pemberian kompensasi dan penjatuhan hukuman nanti. Lebih dari itu, kedua negara harus membahas ulang mekanisme perlindungan pekerja migran agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegas Ketua Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Jawa Barat Periode 2019-2024 itu.
Di tingkat ASEAN, masih lanjut Boris Syaifullah, sebenarnya sudah ada protokol yang mengatur perlindungan pekerja migran, tetapi implementasinya tidak berjalan efektif. Menurut dia, itu diduga lantaran diperburuk dengan keberadaan peran calo serta sindikat perdagangan tenaga kerja yang menjadi intermediary factor atau faktor ketiga dalam rantai migrasi ilegal.
“Berantas kejahatan ini hingga ke akar-akarnya dan bentuk hubungan bilateral yang jelas serta mampu melindungi warga negara,” desak pria yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Tetap Koordinasi Asia Timur ini.
Di sisi lain pendirian Asosiasi Purna Pekerja Migran Indonesia-Korea (APPIK) yang di deklarasikan di Jogya kemarin, Boris Syaifullah dengan tegas bahwa asosiasi tersebut telah di dukung oleh organisasi lain terutama organisasi para pekerja migran Indonesia di Korea.
Untuk diketahui, pada (24/01/2025) sekitar pukul 03.00 dini hari, Otoritas Malaysia APMM diduga melakukan penembakan terhadap sebuah perahu di Perairan Tanjung Rhu, Selangor saat berpatroli. Penembakan dilakukan setelah para penumpang perahu dituduh melakukan perlawanan. Insiden itu menyebabkan satu PMI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka. (red)
