NUSRAMEDIA.COM — Penanganan terhadap sejumlah persoalan yang dialami Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) di Provinsi NTB dinilai masih belum maksimal. Banyak permasalahan yang mereka temui tidak tertangani sesuai harapan.
“Mereka ini pahlawan devisa, tetapi ketika ada permasalahan di luar negeri, kita tidak maksimal membela mereka. Salah satu penyebabnya, karena keterbatasan anggaran,” kata anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB Buhari Muslim.
Kalau ada PMI asasl NTB yang meninggal dunia, pemerintah hanya bisa menjemput di bandara dan kemudian diantar ke rumahnya. Itu pun jika rumah PMI tersebut masih di Pulau Lombok. “Kalau rumahnya di Sumbawa mikir lagi teman-teman di dinas (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi),” jelasnya.
Buhari mengatakan, Disnakertrans Provinsi NTB sejauh ini memang tidak pernah disuport anggaran memadai. Hal ini sebenarnya sangat sering disampaikan Komisi V DPRD NTB. “Kita selalu teriak agar menambahkan anggaran di Disnakertrans. Tetapi selama ini tidak pernah sesuai harapan,” ujarnya.
Terkait pemulangan PMI ini, kerap kali pemerintah tidak bisa memulangkan. Oleh sebab itu, kedepan dia mendorong agar masalah ini diperhatikan. “Belum lagi ketika ada permasalahan di pabrik tambang, ketika kecelakaan kerja, kita tidak bisa melakukan pengawasan,” imbuh politisi asal Lombok Timur ini.
Pengawasan terhadap pekerja tidak bisa maksimal karena perusahaan tambang tersebut yang membiayai tim dari Disnakertrans untuk datang melakukan pengawasan ke situ. Jika ada anggaran khusus, tidak mungkin hal ini terjadi. “Bagaimana kita bisa independen, yang kita periksa membiayai kita,” katanya lagi.
Makanya sangat perlu ada anggaran untuk pengawasan terhadap perusahaan yang ada. Hal ini juga diakuinya sering disuarakan. “Sampai hari ini kita tidak pernah bisa memberikan anggaran yang memadai terhadap Dinas Tenaga Kerja,” ujar Buhari.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi membenarkan kalau anggaran di OPDnya selalu kecil. Tetapi dia mengklaim, kinerja Disnakertrans terus meningkat di tengah keterbatasan anggaran itu. “Kita lebih banyak berinovasi. Kerjasama dengan perusahaan,” katanya.
Tanpa adanya inovasi itu, tidak mungkin bisa menjalankan program kerja dengan baik. Karena sejauh ini dukungan anggaran di APBD juga minim. “Sudah kita ngusul (ditambah anggaran). Tapi kalau fiskal daerah kurang, tidak mungkin juga dipaksakan kalau memang tidak ada,” demikian. (red)
