NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan menyayangkan isi pidato kenegaraan maupun mengenai RAPBN 2023 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi.
Karena sama sekali tidak menyinggung tentang persoalan mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Padahal kasus tersebut menurut Johan, mestinya menjadi perhatian.
Terlebih di momentum kebangsaan pidato negara sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap nasib para peternak yang menghadapi derita berat akibat ganasnya wabah PMK saat ini.
Seharusnya pidato Jokowi, kata anggota Komisi IV DPR Itu, menggambarkan realitas yang dihadapi rakyat termasuk para peternak di seluruh Indonesia yang hingga saat ini menunggu terobosan pemerintah dalam mengendalikan PMK yang kasusnya terus meningkat.
“Pidato kenegaraan sebaiknya jangan hanya bersifat retorika, namun diperlukan potret realitas yang dihadapi rakyat secara ril saat ini, sangat disayangkan, jika wabah PMK yang begitu meluas dan mencemaskan di seluruh tanah air namun sama sekali tidak disinggung perhatian pemerintah terhadap nasib peternak dan kondisi peternakan saat ini,” kata Johan, Kamis (18/8).
Politisi PKS ini meminta pemerintah berkomitmen penuh dalam pengendalian wabah PMK di Indonesia. “Dan sebetulnya sangat strategis apabila komitmen tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan resmi yang bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata pria yang juga Sekretaris Fraksi PKS MPR RI tersebut.
Sebelumnya pada Selasa 16 Agustus 2022 lalu, Johan Rosihan telah mendengarkan secara langsung isi pidato Presiden Jokowi di Gedung Palemen, Senayan Jakarta. “Saya berharap Presiden Jokowi memberikan harapan kepada seluruh peternak,” katanya.
“Bahwa Indonesia bisa bebas PMK kembali dan menyampaikan komitmennya mengenai keseriusan pemerintah untuk mengimplementasikan konsep pengendalian dan penanggulangan PMK berbasis status wilayah dan risiko,” sambung Johan.
Ungkapan yang disampaikannya tersebut juga sebagai penegasan yang mana disesalkan oleh Johan, lantaran ia menilai kinerja pemerintah masih lemah dalam upaya pengendalian wabah PMK ini.
Oleh karenanya, Johan Rosihan mendorong agar tema besar 77 tahun kemerdekaan Indonesia mengenai pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dapat diimplementasikan secara nyata untuk pemulihan kondisi peternakan di tanah air yang sedang terpuruk akibat wabah PMK.
Dimana wabah PMK ini disebutkannya sudah menyebar lebih dari 19 provinsi dan lebih dari 216 Kabupaten/Kota serta menyebabkan banyak kerugian akibat hewan ternak yang sakit, mati dan gejala lainnya. “Pemerintah mesti membantu para peternak untuk bangkit lebih kuat dalam menghadapi wabah PMK ini,” tegasnya.
“Dan memberikan porsi anggaran memadai untuk membangkitkan peternakan nasional menuju cita-cita kemerdekaan para pendiri bangsa ini,” demikian wakil rakyat di Senayan kelahiran asal Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tersebut menambahkan. (red)
