NUSRAMEDIA.COM — Rabu (29/6) kemarin, Kepala Dinas PUPR Nusa Tenggara Barat, Ridwan Syah akhirnya memenuhi undangan dua komisi sekaligus di DPRD NTB. Pertama di Komisi IV DPRD NTB terkait dengan LKPJ Tahun 2021. Sedangkan di Komisi I berkaitan dengan keterlibatannya sebagai Komandan Lapangan di MXGP Samota.
Khusus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I, Ridwan Syah memberikan penjelasan bahwa keterlibatannya dalam MXGP Samota sebagai Komandan Lapangan berdasarkan SK Gubernur NTB. “Saya ditugaskan Gubernur, saya di SK-kan Gubernur jadi komandan lapangan, dan bukan hanya saya saja, tapi semua OPD terkait,” ucap Ridwansyah.
Keterlibatan Pemprov NTB dalam MXGP, tegas pria yang kerap disapa Dae Iwan itu, sebatas untuk memfasilitasi saja dan tidak sampai ikut masuk dalam teknis penyelenggaraan. Sebab, sambung dia, penyelenggara MXGP dilakukan oleh pihak swasta. “Kami tidak ikut sampai tekhnis penyelenggaraannya, hanya memfasilitasi sesuai dengan kewenangan,” katanya.
“Karena tugas pemerintah itu memfasilitasi. Misal seperti perhubungan, kalau ada macet siapa yang tangani, kalau ada yang sakit kan rumah sakit. Kalau infrastruktur jalan tidak baik kan ditangani PU,” tambahnya. Dikatakan Ridwan Syah, dalam pelaksanaan event apapun, persoalan mendasar yang selalu menjadi hambatan dalam mensukseskan penyelenggaraannya adalah masalah infrastruktur.
Oleh karenanya, pemerintah perlu hadir memfasilitasi. Dicontohkannya seperti pemelihara jalan Provinsi yang menuju Samota. “Jadi saya tegaskan tidak ada satu rupiah pun APBD NTB dikeluarkan untuk MXGP,” tegasnya. “Dan soal intensitas kehadiran saya dilokasi sebagai komandan lapangan karena kebetulan acaranya di Sumbawa. Jadi saya intensitas pergi kesana karena kita tidak bisa PP (pulang pergi),” tambahnya lagi.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD NTB, Syirajuddin setelah mendengar pemaparan Ridwan Syah, maka pihaknya berkesimpulan tidak ada melihat persoalan yang terlalu serius dalam keterlibatan Pemprov NTB di MXGP. Pemanggilan Kadis PUPR tersebut lebih pada aksi tanggap dari Komisi I terkait dengan isu-isu yang muncul kepermukaan, sehingga dipandang perlu dilakukan klarifikasi.
“Banyak isu-isu yang tidak sedap muncul dalam penyelenggaraan MXGP yang membuat stabilitas daerah terganggu. Karena itu, kita ingin mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dari mereka-mereka yang terlibat didalamnya,” ungkapnya. “Setelah mendengar jawaban dari Ridwan Syah, secara logika kita juga masuk, rasional. Jadi untuk sementara ini tidak ada persoalan,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikenal cukup vocal ini.
Legislator Udayana asal Dapil VI Dompu, Bima dan Kota Bima itu mengaku pihaknya dapat memahami posisi pemerintah dalam memberikan support dan dukungan mensukseskan MXGP Samota. Karena bagaimanapun juga event internasional tersebut membawa nama daerah yang juga membawa dampak ekonomi pada daerah dan masyarakat.
“Jadi mereka tidak masuk dalam persoalan tekhnis yang terkait proses penyelenggaraan, tapi lebih pada penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan Pemprov seperti infrastruktur,” kata Syirajuddin. Dikesempatan itu juga Komisi I menyinggung soal keberadaan PT Samota Enduro Gemilang yang ditunjuk selaku mitra penyelenggara lokal yang kebetulan CEO-nya ada anak dari Gubernur NTB.
Sehingga muncul kesan konflik kepentingan antara keterlibatan Pemprov di MXGP untuk mendukung anak Gubernur NTB. “Itu juga dijelaskan tadi, bahwa event MXGP murni bisnis to bisnis (b to b),” ujarnya. “Terkait keberadaan PT Samota Enduro Gemilang sebagai penyelenggara dipastikan penunjukannya oleh PT Sports Talenta Indonesia yang memiliki lesensi penyelenggaraan event MXGP. Nah sampai disitu clear sudah,” demikian Syirajuddin. (red)
