NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abdul Rahim menyoroti soal insiden sempat memanasnya suasana Musrenbang RPJMD Provinsi NTB 2025-2029.
Pasalnya, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot nampak kecewa dan sempat kesal dikesempatan itu. Ini lantaran data strategis Kabupaten Sumbawa diduga hilang dalam dokumen perencanaan.
Terkait hal ini, politisi PDI Perjuangan yang kerap disapa Bram itu mendesak Bappeda NTB untuk memberikan atensi serius terhadap polemik tersebut. “Kami harap Bappeda NTB untuk atensi serius,” ujarnya.
“Tidak hanya bagi Kabupaten Sumbawa, tapi juga Kabupaten lainnya di Provinsi NTB,” sambung Legislator Udayana jebolan Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat terebut.
Abdul Rahim menekankan pentingnya akurasi data dan perhatian terhadap aspirasi daerah. “Data usulan dari daerah adalah aspirasi yang perlu diperhatikan secara serius,” tegasnya.
“Mana yang dapat diteruskan menjadi Dokumen RPJMD Provinsi NTB harus dibahas bersama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kami juga akan memanggil Bappeda provinsi NTB untuk dapat menjabarkan hal ini,” imbuhnya.
Menurut pria yang duduk di Komisi IV DPRD NTB itu, jika Bupati Jarot sempat kesal dan marah, itu dinilainya adalah hal yang wajar. Karena data yang diduga hilang itu adalah amanat masyarakat.
“Wajar Bupati Sumbawa marah. Karena data yang hilang itu adalah amanat masyarakat Sumbawa yang harus dijaga dan menjadi atensi Pemprov NTB. Jangan sampai gara-gara ini akan menyulut reaksi masyarakat Sumbawa,” tuturnya.
“Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap kepada Bappeda NTB harus mampu menjaga hal-hal yang sifatnya sangat strategis dan penting bagi kabupaten/kota yang ada di NTB,” sambung Abdul Rahim.
Menurutnya hal Ini bukan sekadar hal administratif, tapi bentuk pengabaian terhadap pembangunan Sumbawa. “Bagaimana mungkin potensi tambang dan pertanian kami tidak masuk?. Maka perlu untuk membedah dokumen Musrenbang dan RPJMD NTB, serta RPJMN agar sinkron,” tutupnya.
Sebelumnya, Bupati Jarot sempat menunjukkan kekecewaan dan kesalnya secara terbuka. Hal itu dilatari data yang dinilai tidak akurat dalam Dokumen Musrenbang NTB 2025 terkait Kabupaten Sumbawa.
Beberapa hal yang membuat Bupati Jarot kesal. Pertama, soal potensi daerah sektor strategis seperti pertambangan dan pertanian tidak tercantum. Kemudian, program sekolah rakyat (SR) Presiden Prabowo Subianto diduga dihilangkan.
Padahal, menurut orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa itu, telah menyiapkan lahan yang cukup besar, yakni mencapai sekitar 7 hektare. Sedangkan, Lombok Timur dan Lombok Barat justru masuk dengan tiga lokasi untuk program SR. (red)
