NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengapresiasi capaian pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan nasional yang ditandai dengan peningkatan produksi, penguatan cadangan beras, dan membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP). Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan swasembada harus terus diikuti dengan peningkatan keuntungan bersih petani serta keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Johan menanggapi laporan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengenai capaian swasembada delapan komoditas pangan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.
NTP Meningkat, Cadangan Beras Pemerintah Menguat
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP nasional pada September 2026 mencapai 131,11, meningkat dibandingkan September 2024 sebesar 120,30. Sementara itu, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog dilaporkan mencapai sekitar 4,55 juta ton pada 20 Oktober 2026.
“Ini perkembangan positif yang patut kita apresiasi. Produksi pangan semakin kuat, cadangan beras terjaga, dan daya tukar hasil pertanian menunjukkan perbaikan. Semua ini tentu tidak terlepas dari kerja keras para petani dan dukungan kebijakan pemerintah. Tetapi bagi saya, capaian swasembada akan semakin bermakna ketika keuntungan usaha tani meningkat dan kehidupan keluarga petani semakin sejahtera,” ujar Johan di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Legislator dari daerah pemilihan NTB I Pulau Sumbawa itu menjelaskan bahwa NTP merupakan indikator penting untuk membaca perkembangan daya tukar hasil pertanian terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan petani. Meski demikian, peningkatan NTP nasional belum tentu menggambarkan kondisi pendapatan bersih seluruh petani karena setiap komoditas dan wilayah memiliki struktur biaya produksi yang berbeda.
Keuntungan Bersih Petani Harus Menjadi Ukuran Keberhasilan
Menurut Johan, keberhasilan kebijakan pangan perlu dilihat secara lebih menyeluruh, mulai dari harga yang diterima petani, biaya pupuk dan benih, kebutuhan tenaga kerja, ketersediaan air, hingga kepastian penyerapan hasil panen.
“Kita ingin petani menikmati hasil yang semakin baik dari setiap musim tanam. Karena itu, peningkatan produksi harus berjalan bersama efisiensi biaya usaha tani, kepastian harga pembelian, dan akses pasar yang lebih luas. Petani perlu mendapatkan ruang keuntungan yang layak agar mereka semakin bersemangat meningkatkan produksi pangan nasional,” katanya.
Johan juga menyoroti pentingnya konsistensi pelaksanaan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram serta HPP jagung Rp5.500 per kilogram sesuai persyaratan mutu yang berlaku. Menurutnya, kebijakan harga tersebut harus dapat diakses petani secara nyata, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat perdagangan dan fasilitas pergudangan.
Petani Jagung Pulau Sumbawa Butuh Kepastian Pasar
Ia mencontohkan kondisi petani jagung di Sumbawa, Dompu, dan Bima yang membutuhkan dukungan pengeringan, pergudangan, serta akses pembeli agar hasil panen dapat dipasarkan dengan kualitas dan harga yang lebih baik.
“Di Pulau Sumbawa, kita memiliki petani jagung yang memberikan kontribusi besar bagi produksi nasional. Mereka membutuhkan kepastian pasar, fasilitas pascapanen, dan biaya distribusi yang efisien. Saya ingin keberhasilan swasembada juga tercermin dari semakin baiknya keuntungan petani jagung di daerah-daerah sentra produksi,” jelasnya.
Selain perlindungan harga hasil panen, Johan menilai penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen merupakan langkah pemerintah yang perlu diperkuat dengan perbaikan distribusi dan pendataan penerima. Ia berharap petani dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan dan waktu tanam, sehingga kebijakan subsidi benar-benar membantu meningkatkan produktivitas.
Pengawasan Kebijakan Pangan Harus Lebih Menyeluruh
Dalam fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI, Johan mendorong Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog untuk menyajikan evaluasi yang menghubungkan capaian produksi dengan perkembangan keuntungan usaha tani, efektivitas penyerapan hasil panen, serta keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan produksi menghadapi perubahan iklim. Penguatan irigasi, ketersediaan benih adaptif, kesiapan pupuk, dan cadangan pangan perlu terus dilakukan agar capaian swasembada dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
“Swasembada pangan merupakan fondasi penting bagi kemandirian bangsa. Tugas kita berikutnya adalah memastikan fondasi itu semakin kuat dan manfaatnya semakin merata. Petani harus memperoleh keuntungan yang layak, konsumen mendapatkan pangan dengan harga terjangkau, dan negara memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi berbagai risiko,” tegas Johan.
Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani dan Masyarakat
Johan berharap evaluasi dua tahun pemerintahan menjadi momentum memperkuat kebijakan pertanian yang menempatkan kesejahteraan petani sebagai bagian utama dari keberhasilan ketahanan pangan nasional.
“Saya ingin kita memiliki ukuran keberhasilan yang semakin dekat dengan kehidupan petani. Ketika produksi meningkat, keuntungan petani juga harus meningkat. Ketika cadangan pangan semakin kuat, masyarakat harus semakin mudah memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Itulah swasembada yang ingin terus kita perkuat: produksi berkelanjutan, petani sejahtera, dan rakyat menikmati manfaatnya,” pungkas Johan. (*)
