NUSRAMEDIA.COM — Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Perwakilan Bea Cukai Mataram menggelar “Gowes Cukai Gemilang”, Jum’at (2/12) di Lapangan Bumi Gora, Mataram.
Giat yang terlaksana ini juga dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ke 64 Tahun 2022.
Hadir dikesempatan ini, Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Dalam sambutannya, bahwa untuk menggempur rokok ilegal bukan hal yang mudah dilakukan.
Meski demikian, Bang Zul kerap Gubernur NTB disapa, meyakini bahwa semuanya membutuhkan proses. Oleh karenanya, apa yang dilakukan saat ini adalah bagian dari sebuah proses.
Dalam dunia Industrialisasi, kata Gubernur NTB, proses ilegal adalah proses dan merupakan langkah awal inovasi di negara berkembang seperti Indonesia.
Maka dari itu, ia berharap para stakeholder terkait dalam menggempur rokok ilegal justru dapat membimbing para pengusaha rokok ilegal menjadi legal.
Sehingga, dalam menyikapi persoalan ini dibutuhkan cara yang baik. “Harus fleksibel, lentur dan jangan galak-galak,” harap mantan anggota DPR RI tiga periode tersebut.
Tak lupa juga, Bang Zul berpesan. “Saya pesan untuk teman-teman ini, untuk dibimbing dan didampingi agar nanti menjadi legal,” pesan Doktor Ekonomi Industri tersebut.
Disisi lain, Bang Zul mengapresiasi dengan terlaksananya kegiatan Gowes Cukai Gemilang ini. “Tetap jaga kekompakan, saya yakin dengan kolaborasi dan sinergi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan di NTB ini,” demikian Bang Zul.
Sementara itu, Kepala Bea Cukai Mataram Kitty Kartika Eka Shanty menjelaskan, bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diperuntukan bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
Oleh karenanya, perempuan yang kerap disapa Kitty ini menegaskan, kedepan pihaknya akan tetap melakukan kegiatan seperti ini. Terutama dalam mensosialisasikan gempur rokok ilegal di NTB.
Gowes Cukai Gemilang mengambil tema “Cukai Hasil Tembakau Untuk Pembangunan Daerah”. Turut hadir dalam kegiatan Gowes Cukai Gemilang, Sekretaris Daerah NTB.
Kemudian Forkopimda, Perwakilan Kepala Perangkat Daerah, Para Asisten Gubernur dan Perwakilan Kantor Bea Cukai Mataram. (red)
