PEMERINTAHAN

Dari Sembilan Fraksi di DPRD NTB, Hanya F-BPNR yang Membacakan Pandangan Umum

137
Juru Bicara Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (F-BPNR) yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H Lalu Budi Suryata, SP. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menggelar Rapat Paripurna, Rabu (23/11). Agenda kali ini, fokus Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD NTB, Nauvar Furqoni Farinduan didampingi Ketua dan Wakil Ketua II serta III DPRD NTB, yakni Baiq Isvie Rupaeda, Muzihir dan Yek Agil. Adapun hadir Sekda Lalu Gita Ariadi mewakili Gubernur NTB.

Sempat dihujani interupsi, yang mana sejumlah anggota menginginkan agar pimpinan rapat dapat memberikan pilihan terhadap fraksi-fraksi dalam menyampaikan pandangan umumnya dibacakan atau diserahkan tanpa perlu dibacakan.

Dari sembilan (9) fraksi yang ada, hanya Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) yang menyampaikan pandangan umumnya dibacakan. Adapun fraksi yang menyerahkan pandangan umumnya tanpa dibacakan, yakni Golkar, Gerindra, PPP, PKS, Demokrat, PKB, PAN dan NasDem.

Dikesempatan itu, Juru Bicara Fraksi BPNR DPRD NTB, Lalu Budi Suryata membacakan pandangan umumnya terkait rancangan APBD NTB 2023 mengatakan, bahwa pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp5,964 triliun. Kemudian belanja daerah direncanakan Rp5,991 triliun. Selanjutnya, penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp50 miliar dan jumlah pembiayaan netto Rp27 miliar.

“Setelah memperhatikan rencana target pendapatan daerah, penyusunan target tahun 2023 tidak jauh beda dengan penyusunan target tahun 2022, yang notabene realisasinya tidak tercapai dengan nominal rill yang cukup tinggi,” kata pria yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi NTB tersebut.

Tak hanya itu, adapun berkaitan dengan pajak daerah ditargetkan Rp2 triliun lebih yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Air Bawah Tanah, Pajak Rokok.

Baca Juga:  Wagub NTB Ingatkan Dinas PUPR Harus Pandai Bersinergi

“Dari lima jenis objek penerimaan pajak daerah berdasarkan data realisasi sampai dengan 26 Oktober 2022 dan proyeksi sampai dengan 31 Desember 2022 yang tidak akan mencapai target sebesar Rp203 miliar lebih. Sehubungan dengan hal itu, Fraksi BPNR meminta penjelasan kepada eksekutif apa yang menjadi pertimbangan eksekutif menetapkan target pajak daerah sebesar Rp2 triliun lebih,” tanyanya.

Kemudian terkait dengan retribusi daerah yang ditargetkan sebesar Rp36 miliar lebih terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, biaya cetak peta, pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan/pesanggarahan/villa/asrama, pelayanan tempat olahraga, izin trayek, izin usaha perikanan dan perpanjangan IMTA.

“Dari delapan objek retribusi di atas, berdasarkan data realisasi sampai dengan 26 Oktober 2022, rata-rata persentase penerimaan dari objek retribusi tersebut realisasinya masih dibawah 50 persen. Oleh karena itu, Fraksi BPNR meminta penjelasan apa yang menjadi pertimbangan eksekutif menetapkan target retribusi tersebut,” kata pria yang kerap disapa LBS ini.

Selanjutnya, soal hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp67 miliar lebih yang terdiri dari PT Bank NTB Syariah, PD BPR NTB, PT Gerbang NTB Emas, PT Bangun Askrida dan PT Jamkrida. “Fraksi BPNR meminta penjelasan mengapa target penerimaan ini terus mengalami pembahan, padahal realisasi tahun 2022 sebesar Rp60 miliar lebih tidak mencapai target,” kata Budi Suryata.

Lebih lanjut disampaikannya, untuk lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah ditargetkan Rp849 miliar lebih terdiri dari hasil penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, kerjasama daerah, jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti rugi, penerimaan komisi dan potongan, denda pajak, denda retribusi dan pendapatan BLUD.

Baca Juga:  KKP Tetapkan Pulau Kaung sebagai Kampung Perikanan Budidaya

“Dari sekian banyak jenis penerimaan lain-lain PAD yang sah, Fraksi BPNR meminta penjelasan kepada eksekutif terkait dengan target tersebut, mengingat realisasi dari masing-masing jenis penerimaan ini masih dibawah 37 persen,” kata mantan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut.

“Disamping itu, Fraksi BPNR meminta penjelasan berkaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah berupa aset yang ada di gili trawangan. Berapa besar luas area tanah yang sudah dikerjasamakan/dikontrak oleh pihak ketiga, sehingga menetapkan target yang cukup besar. Seharusnya target penerimaan ini mengacu kepada aset yang sudah dikerjasamakan/dikontrakan saja,” imbuh Budi Suryata.

Lebih jauh disampaikannya, pihaknya juga mempertanyakan soal belanja target sebesar Rp5,9 triliun lebih yang terdiri dari belanja operasi, modal, tidak terduga dan transfer. Sesuai dengan nota keuangan, sambung Budi Suryata, bahwa kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun kedepan.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, masih kata dia, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban haris memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. “Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar,” ujarnya.

“Pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah, guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat,” tambahnya. Sesuai dengan hal itu, kata Budi Suryata, Fraksi BPNR menyampaikan beberapa hal.

Pertama, kata dia, alokasi anggaran khususnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perlu diprioritaskan untuk satuan kerja perangkat daerah yang betul-betul dibidang ekonomi. “Sehingga program-program dan kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada. Sehingga tujuan untuk mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai,” ujar Budi Suryata.

Baca Juga:  Dinilai Ideal Rp2,3 Juta, DPRD NTB Sambut Baik UMP 2023

Kedua, lanjutnya, sedangkan alokasi anggaran untuk menurunkan angka kemiskinan, Fraksi BPNR menyarankan kepada eksekutif untuk melakukan singkronisasi program antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pusat. “Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pembiayaan, sehingga tujuan penurunan angka kemiskinan dapat tercapai secara maksimal,” paparnya.

Ketiga, pengalokasian anggaran hibah kepada lembaga, organisasi kemasyarakatan, hibah kelompok, agar betul-betul dicermati. Sehingga, kata Budi Suryata, pemberian hibah tersebut sesuai dengan pemanfaataannya. “Dan perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya, sehingga tujuan pemberian hibah oleh pemerintah daerah dapat tercapai,” sarannya.

“Disamping itu anggaran hibah untuk kelompok masyarakat, organisasi dan lain-lain yang belum menjadi prioritas agar ditiadakan,” lagi kata Budi Suryata. Kemudian point keempat, anggaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat, disarankannya pula, agar betul-betul diarahkan kepada masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan tujuan bansos tersebut. “Setidak-tidaknya dapat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan,” tegasnya.

Adapun hal kelima yang disampaikan Budi Suryata, yakni terhadap program kegiatan yang tidak mendesak dan prioritas, pihaknya berharap sebaiknya diarahkan untuk kegiatan yang langsung dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat.

“Fraksi BPNR meminta penjelasan terkait dengan program dan kegiatan tahun 2022 yang sudah dilaksanakan namun belum dibayarkan,” pintanya sembari menerangkan bahwa pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp50 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp23 miliar dan pembiayaan netto Rp27 miliar. (red) 

Artikel sebelumyaKasus PMK di NTB Menurun
Artikel berikutnyaNTB Borong Penghargaan STBM Award 2022 dari Kemenkes RI