NUSRAMEDIA.COM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera menyusun roadmap program ketahanan pangan. Pasalnya, dewan menilai memperkuat ketahanan pangan harus menjadi priotitas utama. Ini dalam upaya mengantisipasi ancaman krisis pangan.
Menurut anggota Komisi II DPRD NTB Akhdiansyah, pemerintah daerah harus menjadikan isu ancaman krisis pangan sebagai perhatian serius. Hal yang diungkapkan politisi PKB itu bukan tanpa alasan. Karena hingga sejauh ini, pihaknya belum melihat langkah antisipasi yang akan dilakukan pemda.
“Sampai sejauh ini saya tidak melihat ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi kerawanan pangan ini,” ujarnya, Sabtu (5/11). “Kerawanan pangan ini ancaman serius. Kalau tidak kita antisipasi dengan baik, kita bisa kolaps,” tambah wakil rakyat di Udayana jebolan asal Dapil VI Dompu, Bima dan Kota Bima tersebut.
Dikatakan Akhdiansyah, bahwa lemahnya skema ketahanan pangan itu, terungkap pada saat Komisi II DPRD NTB melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD mitra beberapa hari lalu terkait pembahasan program kegiatan dan anggaran untuk APBD 2023. Pria yang kerap disapa Guru To’i itu juga mengaku melihat tak ada satupun program di OPD yang mengarah pada penguatan ketahanan pangan secara serius. “Pemaparan yang disampaikan OPD masih normatif-normatif saja,” katanya.
“Mereka hanya bicara normatif pada program kegiatan reguler, tapi tidak ada satupun inovasi langkah dan terobosan yang direncanakan untuk mengantisipasi kerawanan ketahanan pangan kita,” tambahnya. Meski demikian, ia tak menampik bahwa sejauh ini NTB memang masih dalam level aman pada sektor ketahanan pangan. Namun dia berharap NTB tidak nyaman dengan kondisi saat ini.
Karena, lanjut Guru To’i, isu ancaman krisis pangan tersebut merupakan ancaman nyata dunia yang juga pastinya dampaknya akan ikut dirasakan sampai NTB. “Kita harapkan ancaman kerawanan pangan ini tidak dianggap main-main, tapi harus menjadi pembahasan serius,” katanya. “Seandainya kerawanan pangan ini sampai terjadi ke daerah kita, lalu planning kita apa, dari penjelasan OPD kita belum ada langkah antisipasi sama sekali,” demikian sambung Akhdiansyah. (red)
