NUSRAMREDIA.COM — Tidak terasa, 2023 mendatang telah mulai memasuki tahun politik. Persiapan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada, tentunya akan menjadi perhatian bersama. Maka dapat dipastikan 2023/2024 mendatang, NTB akan mendapatkan beban tambahan pembiayaan pelaksanaan pilkada.
Oleh karenanya, DPRD NTB meminta Pemprov dapat memprioritaskan anggaran Pilkada 2024. Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menegaskan, pihaknya berkomitmen kuat akan tetap mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pilkada. Ini sekalipun kondisi keuangan daerah masih belum pulih sepenuhnya. “Wajib hukumnya kita anggarkan,” ujarnya, Kamis (3/11) di Mataram.
“Untuk melaksanakan pilkada, baik untuk KPU, Bawaslu dan Polri, semuanya biaya pilkada wajib kita akan anggarkan. Pokoknya itu menjadi prioritas kita,” sambung politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut. Menurut dia, bagaimanapun kondisi keuangan daerah nantinya, belanja Pilkada harus tetap dianggarkan.
Isvie Rupaeda pun meyakini bahwa sesempit apapun ruang fiskal daerah, anggaran pilkada harus menjadi prioritas utama. “Kalaupun memang kondisi keuangan daerah masih tidak mencukupi, yang penting wajib itu kita upayakan, kita anggarkan. Karena itu ketentuan undang-undang, tidak ada istilah tidak bisa,” tegasnya lagi.
Pihaknya mengaku tetap optimis, yang mana semua agenda dan program kedepan masih bisa diatasi oleh pemerintah daerah. Meskipun kondisi keuangan saat ini, masih punya beban hutang yang juga harus dilunasi. “Meskipun masih ada beban utang, masih sangat bisa untuk kita anggarkan,” ujarnya.
“Semua bisa diatur, kalau tidak bisa itu berarti kita sudah kiamat, sepanjang belum kiamat, semuanya masih bisa diatur. Sekali lagi saya bilang, tidak ada yang tidak mungkin sepanjang kita mau, dan ini masih ada waktu,” demikian Ketua DPRD NTB tersrbut menambahkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengaku pihaknya masih belum melihat secara detail regulasi terkait dengan penganggaran soal pilkada. “Anggaran Pilkada kita masih menunggu, untuk kebutuhan apa saja, kan nanti ada peraturannya yang lebih detail nanti,” katanya.
Sekedar informasi, KPU Provinsi telah mengajukan anggaran untuk pemilihan gubernur (Pilgub) NTB tahun 2024 sekitar Rp372 miliar. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri mengajukan anggaran pengawasan terkait Pilgub NTB sekitar Rp200 miliar lebih. (red)
