NUSRAMEDIA.COM — Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat di Triwulan II Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,99 persen. Ini dinilai merupakan pertumbuhan yang cukup signifikan dan tentunya tidak lepas dari ikhtiar bersama.
Baik itu Eksekutif maupun Legislatif serta elemen lainnya. Demikian hal itu diungkapkan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD NTB dalam rangka Penyerahan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Perubahan APBD TA 2022, Jum’at (19/8) kemarin.
“Arah kebijakan pembangunan di NTB, diiikhtiarkan pada nilai tambah pertanian atau agribisnis, industrialisasi, parawisata dan ramah investasi. Serta penguatan sistem penguatan daerah dengan sasaran dan target pada pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, penurunan tingkat kemiskinan, generasio, IPM dan kesempatan kerja yang semakin luas,” kata Wagub.
Selain itu, kondisi fiskal di tahun 2022, kata orang nomor dua di NTB tersebut, mengalami kontraksi dengan adanya penurunan dana transfer pusat. Khususnya Dana Insentif Daerah (DID) yang berkurang secara signifikan dan sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan.
“Pemerintah berupaya melakukan upaya yang optimal untuk meningkatkan upaya peningkatan dari sumber-sumber yang potensial, karenanya perlu dilakukan penyesuaian terkait, arah sasaran dan target rencana pembangunan provinsi ntb tahun 2022,” kata Wagub.
Adapun garis besar rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD anggaran 2022 yang menyangkut tiga komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
“Perubahan pendapatan daerah anggaran 2022 direncanakan sebesar 5,480 Triliyun Rupiah lebih jadi peningkatan sebesar 1,51% dibandingkan dengan APBD tahun 2022 sebesar 5,399 Triliyun,” jelas Ummi Rohmi kerap Wakil Gubernur NTB disapa.
Sementara itu, perubahan belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 6,127 Triliyun rupiah lebih bertambah Rp. 165 Miliyar lebih dari APBD 2022 yang semula sebesar 5,961 Triliyun rupiah lebih atau meniningkat sekitar 2,78 persen, terjadi defisit sebesar 646 Miliyar lebih yang ditutup dari SiLPA tahun berjalan dan pinjaman daerah.
Perubahan pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 diproyeksikan 646 Miliyar rupiah lebih jumlah ini meningkat dari APBD 2022 yang semula berjumlah 562 Miliyar rupiah lebih, tingkatan yang dimaksud berjumlah 64 miliyar rupiah naik sekitar 14,96 persen. (red)
