
NUSRAMEDIA.COM — Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil masuk pada lima besar se-Indonesia, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2023.
Dimana NTB berhasil meraih nilai sebanyak 81,81 point dengan mendapatkan kategori baik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Republik Indonesia.
Yakni dalam Forum Pengolahan dan Penilaian IKIP di Jakarta Barat pada Jum’at 16 Juni 2023 lalu. Untuk urutan pertama diraih Provinsi Jawa Barat dengan 84,43 point yakni kategori baik.
Kemudian urutan kedua adalah Provinsi Riau meraih 82,43 point dengan kategori baik. Selanjutnya di urutan ketiga ada Provinsi Bali meraih 81,86 poin kategori baik.
Diikuti urutan keempat yaitu Provinsi NTB meraih 81,81 point kategori baik. Sedangkan diurutan kelima ditempati Provinsi Nangroe Aceh Darussalam meraih 81,27 poin kategori baik.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr Najamuddin Amy mengatakan bahwa, asessmen IKIP ini dilakukan oleh multi pihak sebagai informan ahli yang ditetapkan secara random oleh KI Pusat.
“Ada akademisi, Praktisi, Profesional, media, NGO dll. Bahkan Kominfotik sendiri tidak dilibatkan sebagai informan ahli, Ini dimaksudkan agar hasil IKIP ini objektif dan jauh dari intervensi,” tuturnya.
Selain itu, Doktor Najam berpendapat bahwa IKIP NTB sangat sejalan dengan sikap terbukanya pimpinan daerah NTB yakni, Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB yang sangat bersahabat dengan warga.
“IKIP NTB ini inline dengan sikap terbuka dan keseharian pimpinan di NTB yang sangat welcome, terbuka dan bersahabat dengan warga di manapun,” katanya.
“Bukan hanya kebiasan menyapa langsung ke desa, dusun dan kampung – kampung namun juga sangat proaktif menyapa dan memberi solusi melalui media sosial,” sambungnya.
Doktor Najam berharap agar perolehan yang diraih oleh Provinsi NTB dapat terus dipertahankan dan sinergitas dan kolaborasi seluruh elemen sangat diperlukan.
“Semoga ke depan bisa lebih baik lagi
Setidaknya mempertahankan kondisi yang ada. Suport, keterlibatan dan komitmen seluruh pihak dibutuhkan,” katanya.
“Bukan hanya pemerintah saja, tapi seluruh elemen pemerintahan dari pemerintahan paling bawah, Pemdes, Kecamatan, Kabupaten Kota diharapkan sinergi membangun pemerintahan yang terbuka,” pungkasnya. (red)
