Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq bersama Camat Plampang dan 11 Kepala Desa. (Ist)
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq bersama Camat Plampang dan 11 Kepala Desa. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Ketua DPRD kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq bersama Camat Plampang dan 11 Kepala Desa melaksanakan konsultasi ke Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Rabu (4/10/23).

Rombongan diterima oleh Ketua Tim Pendukung Kegiatan Jalan Daerah Wilayah Timur Dirjen Bina Marga Evrillisia Rahayu dan Gemi Puspa Dwi Putra. Dalam kesempatan tersebut Abdul Rafiq menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Tim Dirjen Bina Marga.

Dimana telah menerima rombongan Kabupaten Sumbawa dalam rangka konsultasi dan membangun koordinasi kemitraan dengan Pemerintah Pusat.

“Kami datang ke Kementrian PUPR bukan berarti mengabaikan apa yang dilakukan eksekutif atau Pemerintah Daerah, Tapi kami memperkuatnya sehingga semakin banyak program yang dapat diperoleh Daerah kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Baca Juga:  Salman Alfarizi Sesalkan Pernyataan Kadis PUPR NTB, Minta Gubernur Bersikap - Sadimin Berikan Klarifikasi

Rafiq menjelaskan, pembangunan jalan lingkungan di desa penting untuk diintervensi pemerintah pusat sebagaimana kondisi keterbatasan fiskal daerah yang dibebani pembangunan, operasi, pemeliharaan, infrastruktur jalan.

“Ini penting untuk membangun konektivitas antar desa, antar wilayah. Kami bersama kepala Desa se Kecamatan Plampang dan juga kepala desa lainnya di Kecamatan Lopok membawa langsung usulan perbaikan jalan desa, jalan lingkungannya,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbawa juga menanyakan progres 8 usulan Pemerintahan Daerah seperti pembangunan Lingkar Luar Alas, Tepal – Bao Desa, Tangkan Pulit – Bao Desa, Mungkin Kelawis, Lenangguar – Kuang Amo, Kuang Amo Sempe, Jembatan Lito, dan Jembatan Al Hikmah dengan total usulan Rp. 84.950.000.000.

Baca Juga:  Seluruh Kepala OPD Pemprov NTB Ikuti Retret di Korem 162/WB

Menanggapi hal ini, Tim Pendukung Jalan Daerah Wilayah Timur Dirjen Bina Marga, Gemi Puspa Dwi Putra ST menjelaskan, untuk tahun 2023 sudah ada usulan penanganan jalan daerah melalui aplikasi SITIA.

Dampak dari peristiwa heboh di Lampung, Presiden Jokowi keliling seluruh Indonesia dimana pihaknya diintruksikan agar dapat menangani jalan daerah atau Inpres nasional dengan Anggaran Rp 14.7 Triliun.

Sehingga dari usulan yang diusulkan Kabupaten Sumbawa untuk Tahun 2023 ada 3 yang disetujui, yaitu jalan ruas Lenangguar – Teladan dengan Anggaran Rp. 9.070.373.000.

Baca Juga:  Pemprov NTB Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Penguatan Ekosistem Digital dan Literasi Keamanan Siber

Kemudian pembangunan jalan ruas Sebedo Dalam – Bukit Planing senilai Rp 22.681.154.000 dan pembangunan jalan naru Samota Rp 74.193.148.000. “Tiga kegiatan ini yang menjadi list kegiatan Inpres jalan daerah dalam daftar proyek prioritas DPP 14,6 T,” jelas Gemi. (red)