NUSRAMEDIA.COM — Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/04/2026) rekomendasi Komisi IV terhadap LKPJ dan capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 dibacakan oleh Syamsul Fikri AR.
Sorotan utama tertuju pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang menunjukkan kemajuan, namun masih menyimpan sejumlah persoalan mendasar.
“Secara umum, kinerja sektor ESDM mengalami tren positif. Peningkatan energi baru terbarukan serta rasio elektrifikasi yang hampir menyentuh 100 persen menjadi indikator capaian yang patut diapresiasi,” katanya.
“Namun, di balik angka tersebut, efektivitas implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan yang substantif,” sambung Legislator Udayana asal Dapil V Sumbawa-KSB itu.
■ Elektrifikasi Tinggi, Keadilan Energi Dipertanyakan
Tingginya rasio elektrifikasi belum sepenuhnya menjamin akses listrik yang layak dan merata. Komisi IV menyoroti masih adanya ketimpangan, terutama bagi masyarakat miskin dan wilayah terpencil.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator kuantitatif belum cukup untuk menggambarkan kualitas layanan energi,” ungkap pria yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD NTB itu.
“Pemerataan akses dan keadilan energi menjadi isu krusial yang harus segera ditangani agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” desaknya lagi.
■ Tambang Ilegal dan Lemahnya Pengawasan
Di sektor pertambangan, peningkatan status izin usaha ke tahap operasi produksi belum diiringi dengan tata kelola yang optimal. “Aktivitas pertambangan tanpa izin masih menjadi persoalan serius,” katanya.
Pihaknya juga mengungkapkan bahwa, keterbatasan pengawasan serta belum maksimalnya kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi catatan penting.
“Tanpa penguatan sistem pengawasan dan dukungan sumber daya, potensi ekonomi justru berisiko bocor dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi daerah,” jelas Syamsul Fikri.
■ Hilirisasi Belum Menyentuh Akar Nilai Tambah
Menurutnya, kebijakan hilirisasi sebagai langkah strategis, namun implementasinya masih setengah jalan. “Pembangunan smelter belum cukup jika tidak diikuti pengembangan industri turunan,” tuturnya.
“Tanpa langkah lanjutan, NTB berpotensi hanya menjadi lokasi pengolahan, bukan pusat pertumbuhan industri,” sambung Dewan Syamsul Fikri dikesempatan ini.
Akibatnya, kata mantan Pimpinan DPRD Sumbawa itu, peluang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat struktur ekonomi daerah belum optimal.
■ Koordinasi Lintas Sektor Masih Lemah
Komisi IV DPRD NTB juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga dan perangkat daerah. Sinkronisasi data dan kebijakan dinilai masih belum maksimal.
“Sehingga menghambat efektivitas perencanaan dan implementasi program. Padahal, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan kebijakan berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional,” paparnya.
■ Rekomendasi Strategis : Dari Pengawasan hingga Industri Terintegrasi
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD NTB memberikan sejumlah rekomendasi penting kepada Pemerintah Provinsi, antara lain:
▪︎ Memperkuat pengawasan pertambangan, khususnya penanganan tambang ilegal
▪︎ Mengarahkan program pembangunan pada capaian yang berdampak langsung
▪︎ Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi kebijakan
▪︎ Mendorong pemerataan akses listrik yang adil dan berkelanjutan
▪︎ Mengembangkan kawasan industri berbasis sumber daya mineral
▪︎ Mengoptimalkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD
▪︎ Menata pertambangan rakyat melalui legalisasi dan dukungan kelembagaan
▪︎ Mempercepat pembangunan smelter dan industri turunan
Selain itu, DPRD NTB para pemangku kepentingan juga didorong untuk berperan aktif dalam menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan, transparan, dan berwawasan lingkungan.
■ Arah Baru : Pembangunan Berbasis Keberlanjutan
Seluruh rekomendasi ini menegaskan bahwa arah kebijakan sektor ESDM di NTB tidak boleh berhenti pada hilirisasi semata. “Lebih dari itu, pembangunan harus berorientasi pada keberlanjutan—mencakup keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan,” tegasnya.
“Dengan pendekatan tersebut, sektor energi dan sumber daya mineral diharapkan tidak hanya menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” demikian Syamsul Fikri menambahkan. (*)
