NUSRAMEDIA.COM — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (21/04/2026) menjadi momentum penting dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
Dalam forum tersebut, Komisi IV DPRD NTB menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), yang dibacakan oleh Juru Bicara Komisi IV, Syamsul Fikri AR S.Ag., M.Si.
Fokus utama rekomendasi tertuju pada sektor infrastruktur yang dinilai telah menunjukkan pemerataan, namun tetap memerlukan penguatan dari sisi kualitas, konsistensi perencanaan, serta dampak langsung bagi masyarakat.
■ Pemerataan Infrastruktur Harus Konsisten
Komisi IV DPRD menegaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur di NTB telah mulai terwujud. Meski demikian, capaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka administratif semata.
Pemerintah daerah didorong untuk terus menjaga konsistensi melalui perencanaan dan penganggaran yang benar-benar berbasis kebutuhan wilayah, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
“Setiap intervensi pembangunan harus memastikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” tegas pria yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD NTB itu.
■ Tak Hanya Bangun, Kualitas Jadi Sorotan
Selain pemerataan, kualitas pembangunan menjadi perhatian serius. Komisi IV menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus memenuhi standar teknis serta memberikan manfaat nyata.
“Langkah ini penting agar setiap proyek yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Legislator Udayana jebolan Dapil V Sumbawa-KSB tersebut.
■ Akses Air Bersih dan Sanitasi Diprioritaskan
Dalam rekomendasinya, Komisi IV DPRD Provinsi NTB juga menyoroti pentingnya soal percepatan akses layanan dasar, khususnya air minum dan sanitasi yang aman.
“Hal ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan antarwilayah di NTB,” tegas Syamsul Fikri.
■ Proyek Lunyuk–Lenangguar Jadi Perhatian Khusus
Komisi IV menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan penyelesaian proyek strategis Lunyuk–Lenangguar yang saat ini telah mencapai progres sekitar 70–80 persen.
“Pengawasan ketat akan terus dilakukan guna memastikan proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” kata mantan Pimpinan DPRD Sumbawa tersebut.
■ Transparansi dan Pengawasan Diperketat
Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan progres kegiatan juga menjadi sorotan utama. Komisi IV mendorong agar setiap tahapan pembangunan dapat dipantau secara terbuka.
Menurut pihaknya, penguatan pengawasan terhadap proyek infrastruktur juga dinilai penting. Ini untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan serta ketepatan sasaran penggunaan anggaran.
■ Dorong Pembangunan Berkelanjutan
Dalam jangka panjang, kata dia, Komisi IV DPRD NTB mengarahkan agar alokasi anggaran tetap konsisten dalam mendukung pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.
“Pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Untuk diketahui, melalui rekomendasi ini, DPRD NTB menegaskan perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengarah kebijakan agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karenanya, konsistensi, kualitas, dan keberlanjutan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang lebih maju dan merata. (*)
