NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Najamuddin Moestafa nampak menyayangkan adanya soal rencana penghapusan tenaga honorer.
Baik yang ada di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dimana soal penghapusan itu tertuang dalam surat Menteri PANRB.
Yaitu Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungam Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Penghapusan tenaga honorer ini rencananya akan diberlakukan efektif mulai 28 November 2023, dan digantikan perekrutan dengan mekanisme “outsourcing”.
Anggota DPRD NTB asal Dapil Lombok Timur itu menyatakan penolakkan atas rencana tersebut. “Negara tidak boleh melakukan itu,” tegasnya.
“Saya sudah jelas menolak. Apalagi harus merumahkan orang-orang honorer ini. Mereka saja tidak mudah (mendapat pekerjaan), terus tiba-tiba kita PHK,” imbuhnya.
Seharusnya, kata dia, bagaimana pemerintah saat ini memikirkan bersama-sama memikirkan kebaikan honorer.
Khususnya para tenaga honorer di NTB, politisi PAN itu mengaku, ia akan siap dan terus memperjuangkannya.
Bahkan ia menegaskan, dalam waktu dekat akan bertolak ke Jakarta menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan ini.
“Saya dalam waktu dekat akan menghadap ke Presiden menyikapi masalah honorer ini (terutama tenaga honorer di NTB),” ujar anggota Komisi I DPRD NTB tersebut.
“Jangan resah saudara dan anak-anakku, saya akan berjuang untuk memperjuangkannya,” demikian Najamuddin Moestafa menambahkan. (red)
