NUSRAMEDIA.COM — Kabupaten Sumbawa memiliki potensi pendapatan yang cukup besar untuk dikelola. Hal itu membuat realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2022 cukup optimal, yakni mencapai 96 persen.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, Agus Mustamin didampingi Sekretaris, Auliah Asman kepada wartawan Jumat (20/01/2023).
Dikatakan, meskipun realisasi pendapatan tahun 2022 belum bisa maksimal, namun hal itu tidak menyurutkan upaya Bapenda untuk memenuhi target pendapatan tahun 2023 ini.
“Jadi secara umum total pendapatan kita dari target 1,7 (triliun) terealisasi sekitar 96 persen. Memang ada beberapa yang belum bisa optimal,” ujarnya.
“Ini menjadi catatan kita kedepannya nanti untuk kita evaluasi. Apa apa yang menjadi kekurangannya,” sambung Sekretaris Bapenda Sumbawa tersebut.
Sementara dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjut Aul sapaan akrabnya, secara regional mampu tercapai 83 persen. Hal itu diakibatkan beberapa faktor.
Yakni sebut dia, antara lainnya seperti pandemi COVID-19, sehingga berpengaruh terhadap perolehan pajak. “Ada beberapa yang belum bisa maksimal. Karena kondisi kita yang belum optimal,” tuturnya.
“Seperti pengaruh COVID masih terjadi, salah satunya pajak hotel yang utama, dimana perekonomian kita belum maksimal karena masih pemulihan pasca covid,” imbuhnya.
Adapun untuk Tahun 2023, total target yang ditetapkan sebesar 1,9 T dengan rincian PAD 225 M, pendapatan transfer 1,7 T dan pendapatan lain-lain 3,6 M.
Terhadap target tersebut, pihaknya optimis akan mencapai 100 persen khususnya target PAD. Terlebih dengan adanya event dunia MXGP di Samota Juni mendatang.
Dia meyakini, dengan adanya event tersebut akan meningkatkan pendapatan bagi daerah. Namun demikian, pihaknya juga membutuhkan dukungan dari seluruh pihak.
“Tantangan kita kedepan nanti, mudah-mudahan dengan adanya event MXGP di Kabupaten Sumbawa dapat lebih cepat meningkatkan PAD bagi Sumbawa,” tukasnya.
“Kami juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada berbagai pihak seperti pemerintah kecamatan, desa, OPD dan pihak lainnya terkait dalam pencapaian target penerimaan atau pendapatan daerah,” pungkasnya. (red)
