PEMERINTAHAN

Tuntutan Warga Gili Akan Dikonsultasikan ke KPK dan Kementerian ATR/BPN

NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah melalui surat tanggapan Nomor 180/353/Kum, menanggapi tuntutan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Gili (AMPG) pada Rabu (14/3) lalu.

Dimana yang meminta pencabutan HPL tanah seluas 75 hektare yang ada di Gili Trawangan. Gubernur NTB menyampaikan bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya adalah negara yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI.

“HPL sepenuhnya kewenangannya ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, selanjutnya akan dilakukan kajian Hukum bersama DRPD Provinsi NTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan akan di koordinasikan kembali bersama Kementerian ATR/BPN di Jakarta,” katanya.

Baca Juga:  Diskominfotiksan Sumbawa Akan Gelar GTA Bagi ASN

Kepala UPT Gili Tramena Mawardi menambahkan bahwa semua bentuk tuntutan masyarakat atas Tanah Aset Pemerintah Daerah NTB di Gili Trawangan seluas 75 Ha maka UPT Gili Tramena, bersama Biro Hukum dan BPKAD akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPK RI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM, Kejati, Kepolisian dan Tim Satgas Nasional Percepatan Investasi.

“Permasalahan aset yang ada di Gili Trawangan, Pemprov NTB sangat terbuka. Dan sejak awal didampingi KPK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM, Kejati, Kepolisian dan Tim Satgas Nasional percepatan Investasi mengawal pemulihan aset yang ada di Gili Trawangan, pun hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada masyarakat Gili,” urainya.

Baca Juga:  Musrenbang Tematik Penanganan Perubahan Iklim

Masalah lain terkait Isu penjualan aset dan kerjasama dengan Asing (WNA) oleh Pemprov NTB ditanggapi oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB Lalu Rudy Gunawan adalah tidak benar. Menurut Rudy, Pemprov NTB melakukan kerjasama dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, bukan WNA untuk menguasai lahan Gili Trawangan.

“Sekalipun ada nama warga negara asing, tetapi dalam perjanjian pemanfaatan tanah, yang bersangkutan bertindak atas nama perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, bukan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,” demikian ditegaskan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB. (red) 

Baca Juga:  Mo-Novi Terus Upayakan Peningkatan Kualitas Infrastruktur di Sumbawa