NUSRAMEDIA.COM — Terus berikhtiar untuk menekan angka stunting yang ada di Nusa Tenggara Barat, itulah yang terus diupayakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Oleh karenanya, seluruh pihak diajak untuk berkolaborasi dan bersinergi menangani persoalan stunting yang masih ada dibeberapa kabupaten/kota di NTB.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah saat menerima kunjungan Inspektur Wilayah I BKKBN terkait percepatan penanganan stunting di NTB, Jum’at (10/6) di Aula Pendopo Wagub. Menurut orang nomor dua di NTB itu, kebersamaan atau kolaborasi menjadi hal penting sebagai kunci menyikapi stunting. “Karena kuncinya harus bersama, berkolaborasi dan bersinergi semua pihak,” tegas Wagub Rohmi.
Percepatan dalam menangani stunting, masih kata Wagub, tidak mungkin dilakukan sendiri atau hanya mengandalkan lembaga dan OPD terkait. Tetapi juga, dibutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik. Yaitu kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pihak desa serta elemen lainnya. Selain itu, penting juga terbangunnya komunikasi dan koordinasi intens.
Dengan harapan terwujudnya kesepahaman dalam menyamakan persepsi. Sehingga data atau informasi termasuk serapan anggaran untuk stunting tepat sasaran dilapangan. “Hilangkan ego sektoral, saling menunggu sehingga saling menyalahkan. Perkuat koordinasi dan komunikasi antar pihak,” tegas Wagub Rohmi.
Program BKKBN ini dapat disinergikan dengan Pemprov, Kabupaten/Kota, kerjasama untuk penanganan stunting melalui posyandu keluarga, yang sudah mencapai 7 ribu lebih tersebar dipelosok desa se-NTB. Karena, Alumni ITS Surabaya itu, mengatakan penanganan stunting ini butuh data yang akurat. Kader posyandu keluarga bersama tim pendataan BKKBN dapat bersama mensinkronkan data.
“Sehingga kita dapat bekerja dengan data yang valid dan tepat sasaran, baik untuk anak yang sudah menderita stunting atau berpotensi, agar cepat tertangani,” kata Wagub. Dia juga menyinggung persoalan pernikahan anak yang masih terjadi ditengah masyarakat. Untuk itu, posyandu keluarga diharapkan dapat menjadi media edukasi agar tidak terjadi pernikahan dibawah umur.
“Ini terjadi, akibat masyarakat masih minim pemahaman akibat dari pernikahan dini dan belum siapnya pasangan yang masih sekolah,” ujar Wagub. Maka, sambung dia, harus diperbanyak sosialisasi dan edukasi. Termasuk terus mengkampanyekan Perda untuk mencegah perkawinan anak di NTB.
Sementara itu, Inspektur Wilayah I BKKBN Maria Vianney Cinggih Widanarti menambahkan, sinergi dan kolaborasi ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan stunting di NTB. Oleh karenanya, ia mengaku sangat sependapat atas apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB. “Kami sangat setuju dengan apa yang sampaikan Ibu Wagub,” ujarnya didampingi Plt Kepala BKKBN NTB, Samaan.
Sehingga, masih kata dia, kerjasama dan sinergi semua pihak dapat mensukseskan target dan tujuan untuk menekan angka stunting di Provinsi NTB. Sekedar informasi, turut pula mendampingi Wagub NTB dikesempatan ini, yaitu Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan dan sejumlah Pejabat BKKBN NTB. (adv/.*)
