NUSRAMEDIA.COM — Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham NTB melalui Subbagian Program dan Pelaporan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di Pulau Sumbawa.
Monev ini terfokus pada kinerja sekaligus akuntabilitas pelaksanaan anggaran disejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkup Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Adapun sejumlah UPT yang disambangi oleh pihak Kanwil Kememkumham NTB, antara lainnya seperti Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima dan Rumah Tahanan IIb Raba Bima.
Secara umum, pada giat monev ini menyasar pada sejumlah hal. Diantaranya soal Renstra, Renja, RKA-KL, Disbursement Plan, Dokumen Perjanjian Kinerja, Aplikasi Pelaporan (SMART, E-Monev Bappenas, dan E-Performance), serta dokumen LKjIP.
Tim juga melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi rumah dinas, pendampingan dalam penyusunan, dan rencana kerja tahun 2024.
“Tim juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kinerja dan target kinerja,” I Gede Perima Wasana selalu Kasubbag Program dan Pelaporan.
“Dan juga melakukan pendampingan penyusunan kelengkapan data dukung manajemen risiko,” sambungnya. Bahkan perihal outsourcing jadi sorotan.
Termasuk pula sorotan itu menyasar terkait Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). UPT diminta cermati aturan terbaru dan terapkan sesuai perundangan yang berlaku.
Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan mengatakan, kegiatan monev diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelaksanaan dan pelaporan anggaran.
Sehingga, sambung Parlin kerap Kakanwil Kemenkumham NTB disapa, dapat menjaga akuntabilitas kinerja. Dalam sejumlah kesempatan, Menkumham Yasonna H. Laoly juga menegaskan beberapa hal.
Pertama soal kegiatan monev diharapkan dapat meminimalisasi hambatan dan diperoleh solusi pemecahan yang masalah yang tepat dan akurat. “Selain itu, monitoring dan evaluasi berperan penting dalam pencapaian kinerja yang optimal,” pungkasnya. (red)
