NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB I Pulau Sumbawa, H. Mori Hanafi, melontarkan sorotan tajam terhadap optimalisasi puluhan bendungan yang telah dibangun pemerintah dengan anggaran fantastis.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Mori menegaskan bahwa keberhasilan program swasembada pangan nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengoptimalkan fungsi bendungan yang sudah terbangun.
Menurutnya, Kementerian PU memegang peran strategis sebagai salah satu penentu utama keberhasilan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Ini kementerian yang bisa dikatakan mengelola anggaran terbesar. Di kementerian inilah kita akan menentukan keberhasilan swasembada pangan kita,” tegas Mori dalam rapat kerja tersebut.
Rp97 Triliun Sudah Dikeluarkan, Fungsi Bendungan Dipertanyakan
Dalam pemaparannya, pria yang juga Ketua DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut mengungkapkan hasil evaluasi yang dilakukannya terhadap sejumlah bendungan di berbagai daerah.
Ia menyoroti fakta bahwa dari 61 bendungan yang telah dibangun dengan total anggaran mencapai Rp97 triliun pada periode sebelumnya hingga saat ini, masih banyak yang belum beroperasi secara optimal.
Menurutnya, persoalan utama bukan lagi pembangunan fisik bendungan, melainkan belum tersedianya infrastruktur pendukung yang menjadi syarat agar manfaat bendungan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Banyak bendungan yang sudah berdiri, tetapi fasilitas pendukungnya belum selesai sehingga manfaatnya belum maksimal,” ujar Mori Hanafi.
Ia mencontohkan Bendungan Sadawarna yang hingga kini masih menghadapi persoalan pada sistem penyediaan air minum (SPAM) serta jaringan irigasi yang belum sepenuhnya terbangun.
Soroti Bendungan Mila hingga Bintang Bano di NTB
Mori Hanafi juga secara khusus menyoroti sejumlah bendungan di Nusa Tenggara Barat yang menurutnya belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Saat melakukan kunjungan lapangan sekitar satu setengah bulan lalu ke Bendungan Mila di Kabupaten Dompu, ia menemukan bahwa fasilitas pendukung utama masih belum tersedia.
“Sampai sekarang SPAM-nya belum ada. Bahkan intake-nya saja belum tersedia. Bagaimana kita bisa mengalirkan air kepada masyarakat kalau infrastrukturnya belum siap?,” katanya.
Selain Bendungan Mila, Mori juga menyinggung Bendungan Tiu Suntuk dan Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat yang menurutnya masih belum menunjukkan fungsi maksimal meskipun telah diresmikan.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena keberadaan bendungan semestinya mampu mendukung kebutuhan irigasi, penyediaan air baku, hingga peningkatan produktivitas pertanian.
“PR” Besar di Tengah Keterbatasan Anggaran
Di hadapan Menteri PU, Mori mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk memastikan seluruh bendungan yang telah dibangun benar-benar berfungsi.
Namun di sisi lain, ia melihat postur anggaran tahun 2026 menghadirkan tantangan tersendiri karena kebutuhan pembiayaan untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur pendukung diperkirakan sangat besar.
“Kalau kita ingin mengoptimalkan seluruh 61 bendungan itu, saya membayangkan berapa besar lagi anggaran yang harus disiapkan,” ujarnya.
Meski demikian, menurut Mori, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan aset negara bernilai triliunan rupiah tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal.
“Kalau tidak difungsikan, lalu bendungan-bendungan itu mau dijadikan apa? SPAM-nya belum berjalan, irigasinya juga belum selesai. Padahal itu yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Kementerian PU Disebut Tulang Punggung Pembangunan Nasional
Dalam kesempatan itu, Mori menegaskan bahwa Kementerian PU merupakan tulang punggung pembangunan nasional. Karena itu, keberhasilan maupun kegagalan kementerian tersebut akan berdampak langsung terhadap pencapaian target pembangunan pemerintah secara keseluruhan.
Menurutnya, berbagai program prioritas nasional, mulai dari swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan petani, hingga pemerataan pembangunan daerah, sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.
“Menurut saya, Kementerian PU adalah tulang punggung pembangunan nasional. Kalau PU gagal, banyak kementerian lain akan ikut terganggu. Pada akhirnya target-target pembangunan nasional juga akan terdampak,” kata Mori.
Ia pun mendorong pemerintah untuk menjadikan optimalisasi bendungan sebagai agenda prioritas, sehingga investasi besar yang telah dikeluarkan negara benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani yang menjadi ujung tombak program swasembada pangan nasional.
“Membangun bendungan itu penting, tetapi memastikan airnya sampai ke sawah dan masyarakat jauh lebih penting,” pungkasnya. (*)
